Peternakan sapi skala industri di Indonesia, mungkinkah?

 

Baru-baru ini, Ketua DPD RI, Irman Gusman, MBA, melakukan Workshop di Undana (SP 17 Juni 2011) yang mengerucut pada dorongannya menjadikan NTT provinsi yang masing-masing penduduknya memiliki sedikitnya satu ekor sapi atau kurang lebih 5 juta ekor dalam  beberapa tahun ke depan atau sepuluh kali lipat dari jumlah sapi di NTT saat ini. Pernyataan ini komplemen dengan cita-cita Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana sejak lama dan program pemerintah provinsi NTT. Tentunya dibutuhkan analisis daya tampung dan daya dukung nyata semua faktor produksi di lapangan dan faktor eksternal untuk menjawab tantangan ini secara ekonomis dan menjaminnya berkelanjutan atau sebuah Masterplan Pengembangan Ternak Sapi Berskala Industry di NTT yang sedang difinalisasi oleh Undana.

Untuk kesekian kalinya, sebagai akademisi yang menggeluti pengetahuan di bidang peternakan di NTT selama lebih dari 30 tahun, pada Fakultas Peternakan, Universitas Nusa Cendana (Undana) di Kupang kecewa oleh minimnya respon pihak berkompeten untuk merealisasikan mimpi membangun industri peternakan sapi di NTT sejak tahun 2000. Kali ini mencoba lagi untuk mengemukakan banyak hal yang patut disimak semua pihak yang menaruh minat pada peternakan dan penyediaan produk peternakan yang cukup secara domestik walaupun harus secara bertahap namun berkelanjutan. Mudah-mudahan kali ini saya tidak bertepuk sebelah tangan lagi. Saya sangat prihatin, jika tidak ada upaya serius dan nyata dalam waktu singkat, bukan tidak mungkin, semua kebutuhan daging nasional akan dipasok dari luar negeri dan menyedot lebih banyak devisa  ke luar negeri dan peternakan Indonesia berpotensi untuk hancur berantakan, padahal Kementerian Pertanian mempunyai visi Indonesia Swasembada Ternak tahun 2014.

Selain itu, berpeluang pula, betina produktif dan pejantan yang baik di beberapa daerah akan terkuras oleh godaan harga yang tinggi seperti pernah terjadi pada awal tahun 2000an apalagi saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan negara-negara alternatif importir sapi potong. Padahal, kita mempunyai potensi yang luar biasa untuk minimal mengisi "market nieche" kebutuhan daging nasional secara domestik. Spirit dari kunjungan dan ungkapan tulus dari Ketua DPD dan empat orang anggota DPD asal NTT didukung sepenuhnya oleh sejumlah wartawan senior pada beberapa media cetak nasional yang adalah panelis workshop saat itu bahwa NTT bisa hidup dan sejahtera dari peternakan, memicu saya menuliskan artikel ini. Pemicu lainnya adalah spirit dari Masterplan Percepatan dan Perluasan MP3EI  yang telah dicanangkan oleh bapak Presiden SBY dimana NTT masuk dalam koridor Bali-NTB-NTT dan kiranya peternakan akan masuk dalam program/kegiatan MP3EI koridor ini. Semestinya pihak perbankan terutama BUMN yang relatif dekat dengan rakyat dapat merespon secara cepat peluang investasi ini terutama untuk biaya-biaya awal (overhead/establishment costs) yang cukup besar tetapi dengan waktu pengembalian modal yang lebih cepat dari investasi manapun. Analisis sementara kami, investasi sekitar 300 miliar dengan total sapi peliharaan 20.000 ekor dapat kembali hingga empat kali lipat dalam waktu kurang dari 5 tahun masa produksi bila sapi bakalan dapat disediakan. Sapi bakalan dan sapi betina dengan total 20an ribu ekor dapat dikumpulkan di NTT saja jika serius dimulai. Untuk perbaikan genetik terutama untuk sapi bibit, pejantan dapat didatangkan dari Bali.

Dahulu, dengan melaksanakan "tridarma" peternakan konvensional yaitu feeding (pakan dan penyediaannya/pemberiannya pada ternak), breeding (ternak bibit yang baik) dan management (semua elemen pengelolaan usaha hingga menjadi produk siap pakai yang layak konsumsi), kita telah dapat menikmati produk-produk peternakan secara memadai khususnya bagi mereka yang dapat menjangkaunya. Keterjangkauan pada produk perternakan terutama karena daya beli dan kesadaran akan manfaat daging, telur dan susu untuk pertumbuhan dan produktivitas kerja yang lebih baik. Kini, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem produksi ternak dituntut untuk memperhatikan lebih banyak dimensi produksi bahkan faktor yang tidak termasuk faktor produksi seperti yang akan dibahas secara serba singkat di bawah ini ikut mempengaruhi sistem prouksi ternak.

Peternakan termasuk beternak sapi terutama di negara-negara maju dan berkembang saat ini sedang menghadapi tekanan setidaknya dari lima sumber yaitu politik, ekonomi, lingkungan hidup, pertimbangan-pertimbangan animal ethics/welfare, kelompok vegetarian (karena alasan kesehatan maupun animal ethics/animal rights), tidak terkecuali Indonesia. Indonesia setidaknya sedang merasakan tekanan kurangnya pasokan daging sapi dengan adanya penghentian sementara pengiriman sapi hidup dari Australia senilai 330 juta dolar Australia atau sekitar 2,6 triliun rupiah dan sedang dalam pencarian negara alternatif untuk memasok daging segar dan/atau ternak hidup (live import).

Peternakan adalah upaya integrasi sejumlah komponen usaha/faktor produksi yang jika secara ideal dikombinasikan maka akan menghasilkan produk-produk peternakan yang berkualitas berupa daging, susu, telur dan hasil sampingannya (kulit, pupuk, kuku, bulu) yang bernilai ekonomis tinggi bagi kebutuhan manusia. Komponen-komponen yang dimaksud adalah, pertama, suprastruktur (manusia - peternak, penyuluh, aparat terkait lainnya, pemerintah, ilmuwan peternakan, dokter hewan, penasehat ekonomi, para processors yang andal di RPH dan rumah pendingin, pengemudi sarana angkutan ternak), aturan/kebijakan-kebijakan di bidang peternakan, dan pasar yang tertata dengan baik dan menguntungkan secara proporsional semua pihak yang terlibat dalam proses produksi. Kedua, sumberdaya alam seperti lahan, hijauan makanan ternak (HMT) dan biji-bijian seperti jagung dan sorgum (jika ada kelebihan dari konsumsi untuk manusia, pakan pelengkap/penyempurna (feed supplements), ternak untuk bibit dan untuk produksi daging, susu, dan telur. Ketiga, infrastruktur, terdiri atas jalan, jembatan, kendaraan dan dermaga bongkar/muat khusus untuk ternak hidup yang cocok atau dengan spesifikasi animal welfare yang memadai, rumah potong hewan yang sehat, memenuhi syarat animal ethics/welfare; pendingin yang layak (cool dan cold storage), dan sarana pengepakan yang memadai).

Beternak sapi yang baik adalah sesederhana ataupun serumpil dan seideal meyakinkan bahwa seekor sapi dipelihara dengan baik, sehat dan hemat/efisien di padang rumput dan atau di dikandang, tidak diberi makanan yang adalah makanan manusia, sistem produksi yang tidak banyak merusak lapisan Ozon karena emisi gas metana (salah satu jenis gas rumah kaca dari kotoran sapi yang tidak diproses menjadi biogas atau kompos/pupuk organik), melewati proses penyembelihan yang memenuhi syarat "animal ethics/animal welfare" hingga menjadi daging yang ditempatkan di ruang pendingin yang sehat disertal label sertifikasi sehat dan label "acceptable" untuk keyakinan tertentu menggunakan kemasan yang ramah lingkungan adalah sebuah idealisme dalam sebuah sistem produksi ternak. Namun idealisme ini tidak dapat diwujudkan hingga maksimal oleh hampir semua sistem produksi dimanapun karena berbagai kendala yang dapat membuat produk peternakan menjadi sangat mahal. Untuk efisiensi, tidak jarang, cara-cara tertentu digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi sambil mengabaikan prosedur operasi standar dalam proses produk-produk peternakan sebelum siap dikonsumsi. Kritik dan tekanan para pemerhati binatang (Animal Rights Groups, salah satunya Animal Rights Australia dan RSPCA- Australian Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) cukup kuat organisasinya.

Bukan tidak mungkin mereka juga memiliki lobi yang kuat dalam parlemen Australia sehingga isu animal ethics/animal rights  bisa saja menjadi isu ekonomi politik internal negara-negara eksportir ternak ke Indonesia sehingga berdampak pada negara tujuan ekspor seperti Indonesia jika kita belum mau membenahi seluruh rantai proses (processing chain) daging sapi di Indonesia termasuk RPH yang dilengkapi sumberdaya manusia yang andal dalam lini produksi tersebut. Dikatakan dalam media Australia, bahwa dari sekitar 770 RPH di Indonesia, baru lima RPH yang menggunakan pistol khusus untuk membunuh hewan secara cepat tanpa mengabaikan syarat  keagamaan yang mutlak harus ditaati agar daging impor laku secara lintas-batas keyakinan di Indonesia.  Perbaikan prosedur dan sarana pemotongan hewan sangat perlu dilakukan agar memenuhi tidak saja syarat kesehatan dan keagamaan tetapi juga menghindarkan kita pada penilaian yang kurang proporsional seolah-olah orang Indonesia itu senang melakukan kekejaman pada hewan. Pengalaman penulis bekerja di Cargil Food Slaughter House di Australia, selama beberapa hari sebagai bagian dari penelitian saya, 19 tahun yang lalu, sebelum disembelih, seorang Turki selalu mengucapkan doa di samping setiap hewan yang melewati ban berjalan menuju pisau raksasa (semacam guilotine) yang akan memisahkan kepala dengan badan ternak dalam hitungan kurang dari satu detik per ekor. Bukti ilmiah mendukung bahwa pemotongan hewan seperti ini menyebabkan daging lebih enak dan tidak kenyal (tough) dan ini adalah salahsatu syarat daging berkualitas untuk pasokan ke restoran pada hotel berbintang; keadaan sebaliknya untuk daging sapi yang disembelih manual dan matinya secara perlahan-lahan.

Pertanyaannya, mungkinkah Indonesia membangun industri peternakan berskala nasional pada beberapa tempat atau kawasan yang cocok untuk itu? NTT adalah salah satu kawasan dengan lahan marginal untuk pertanian tanaman pangan yang sangat potensil untuk menjadi kawasan peternakan berpola ekstensif atau semi-intensif. Hingga kini NTT masih pemasok ternak sapi untuk pulau Jawa, salahsatu yang terbesar dari hanya beberapa provinsi di Indonesia. NTT masih merupakan penghasil ternak sapi "organik" terbesar di Indonesia yaitu lebih dari 50.000 ekor per tahun, di masa lalu jumlah pasokan lebih dari 100 ribu ekor setahun. Mengapa sapi dari NTT dapat disebut sapi yang "organically produced"?. Daging sapi dari NTT masih organik karena belum diberikan biji-bijian sebagai makanan utamanya sebagaimana di negara-negara lain ada "grain-fed beef" dan "grass-fed" beef. Pakan suplemen untuk sapi belum diberikan pada sapi di NTT, bagaimana mungkin melakukan hal itu ketika manusia NTT masih kurang gizi karbohidrat, apalagi protein sehingga memberikan jagung dalam jumlah besar pada sapi sebagai makanan pokoknya dinilai tidak adil. Selain itu, sapi dari NTT juga belum diimplantasi dengan hormon pemacu pertumbuhan (hormonal growth prompotant - HGPs) seperti yang mungkin masih digunakan pada industri peternakan sapi berskala besar di negara-negara produsen sapi di luar negeri walaupun dampak negatifnya pada kesehatan manusia belum konklusif secara ilmiah.

HGPs telah di larang penggunaannya di negara-negara anggota Uni-Eropa. Sapi NTT masih bertumbuh alami di padang rumput milik masyarakat (communal grazing areas yang kini berkurang luasnya karena menjadi lahan tambang mangan terutama di pulai Timor bagian barat). Walau demikian potensi NTT masih sangat terbuka untuk percepatan dan perluasan, meminjam peristilahan dari MP3EI untuk menghasilkan sebagian besar kebutuhan sapi potong untuk Indonesia yang penduduk kelas menengahnya bertambah signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan cenderung terus meningkat. Pada lanjutan tulisan ini akan diulas strategi percepatan dan perluasan usaha peternakan sapi di NTT dari segala sudut pandang dan pertimbangan.

 

Add comment


Security code
Refresh


bagikan artikel di

FacebookLinkedinTwitter