Lemhanas Studi Stretegis Dalam Negeri di Undana
24/07/2017
article thumbnail

Menjaring Aspirasi Untuk Atasi Persoalan DaerahGUNA menjaring aspirasi masyarakat dan para stakeholders di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengatasi berbagai persoalan yang tengah meilit masy [ ... ]


Tingkatkan Persatuan dan Persaudaraan
24/07/2017
article thumbnail

Mahasiswa PPG Undana Ikut Halal BihalalDalam rangka meningkatkan persatuan dan mempererat persaudaraan, maka sebanyak 72 mahasiswa Program Profesi Guru (PPG) Universitas Nusa Cendana (Undana) angaktan [ ... ]


Artikel Lainnya

Tanamkan Budaya Anti Korupsi Kepada Mahasiswa

  • PAKU Undana Gelar Seminar Nasional

Dalam upaya menanamkan budaya anti korupsi kepada mahasiswa, khsusnya mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana), Pusat Anti Korupsi (Paku) Undana menggelar seminar nasional bertajuk “Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi” di ruang aula lantai tiga Undana, Selasa (23/5). Seminar yang dipandu Ketua PAKU, Bill Nope, SH., LLM tersebut menghadirkan tiga pembicara yakni, Deputi Informasi Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harry Budiarto, Aktivis Anti Korupsi pada Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), Paul Sinlaeloe dan Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa.

Deputi Informasi Data, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harry Budiarto dalam materinya tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Peran Mahasiswa mengatakan upaya pemberantasan korupsi yang diberikan kepada KPK tidak semata-mata merupakan tugas KPK, namun lembaga-lembaga lain seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor bahkan masyarakat dan mahasiswa.

Ia mengatakan, tugas KPK yakni melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. “Tugas KPK tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyelidikan, jelas Budiarto, yang mengalami kasus paling banyak adalah pejabat negara di daerah. Dari tahun 2004 hingga 2017, tambahnya, terdapat total 643 kasus yang kini dalam taham penyidikan. Sementara kasus suap itu sudah menghasilkan 127 tersangka. Ia mengatakan, semakin banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka tindakan koruptif juga semakin tinggi. Karena itu, peran masyarakat untuk melakukan pengaduan dan laporan kepada KPK harus dilakukan. Terdapat sekitar ribuan kasus yang dilaporkan masyarakat.

Namun, sebutnya, tidak semua dilakukan pengumpulan data (pulbaket) di lapangan, karena tidak ada unsure korupsi. Untuk tugas supervise, katanya, dilakukan untuk sebuah kasus tidak mengalami pemberhentian melalui Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) di tangan kepolisian atau jaksa, namun harus ditindaklanjuti. Laporan kepada KPK yang berasal dari NTT, pada tahun sebelumnya sebanyak 180 kasus, namun kini laporan tersebut semakin menurun. Ia menjelaskan, kasus perkara yang kini ditangani Tipikor NTT sebanyak 391 dan di Kepolisian sebanyak 70 perkara.

Ia menjelaskan, Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), secara nasional mengalami fluktuatif. Nilai gratifikasi berupa barang sebesar Rp 1,25 miliar dan berupa uang senilai Rp 3,7 miliar. Budiarto mengaku, kini KPK memiliki aplikasi android yang bisa diunduh melalui aplikasi google play, yakni aplikasi JAGA, aplikasi tersebut, jelasnya, memiliki fitur di sektor kesehatan, pendidikan dan perizinan, karena tiga sektor tersebut rawan terjadi tindakan korupsi. Karena itu, ia meminta mahasiswa agar melaporkan kepada KPK melalui aplikasi tersebut. Ia meminta agar mahasiswa memiliki integritas yang baik agar kedepan tidak memraktikan tindakan korupsi yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Budaya integritas tersebut memiliki sembilan nilai, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

Aktivis Anti Korupsi pada Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), Paul Sinlaeloe ketika memulai materinya tentang Mahasiswa dan Perilaku Koruptif mengungkapkan aktifis 1998 menjadi hantu pemerintah, karena kritis dalam mengungkap kesalahan pemerintah termasuk korupsi. Namun, kini sebagian dari aktivis 1998 menjadi iblis dalam praktik korupsi. Menurut data PIAR NTT, cecara nasional tahun 2015 dan 2016, NTT berada pada peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Sebelumnya, pada 2013 dan 2014, NTT berada di urutan keempat.

Ia mengatakan, tahun 2016, jumlah penduduk di NTT bertambah 160 orang dalam kurun waktu tujuh bulan. Maret 2016, sebutnya, penduduk miskin di NTT sebanyak 1.149.920 orang atau 22,01 persen menjadi 1.150.080 orang atau 22.19 persen pada September 2016 dari total penduduk 5,3 juta jiwa. Meski demikian, menurutnya, korupsi menbjadi penyebab kemiskinan, karena kebijakan dan aturan yang tidak memihak kepada masuyarakat dan tegas menindak para koruptor.

Sementara korupsi di NTT versi PIAR NTT dalam dua tahun terakhir menunjukkan: Pertama, untuk kasus 2015 terdapat 118 kasus korupsi dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 276.707.951.416,00 dengan pelaku yang bermasalah sebanyak 603 orang dan 52 orang yang melakukan pengulangan tindakan korupsi. Kedua, pada tahun 2016, terdapat 174 kasus korupsi dengan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 310.284.153.296,00 dengan pelaku bermasalah sebanyak 538 oeang dan 52 orang yang melakukan pengulangan tindakan korupsi.

Sementara perilaku koruptif mahasiswa, sebut Paul, dibagi dalam empat kategori, yakni: Pertama pengegelapan dalam jabatan. “Jadi misalnya mahasiswa menjual asset atau barang milik organisasi yang sedang dikuasai dengan cara melanggar aturan organisasi ketika sedang menduduki suatu jabatan,” sebutnya. Kedua, copy paste atau plagiarism. Misalnya, dalam penulisan makalah, proposal penelitian dan skripsi. Meski demikian, katanya, tindakan nyontek dan meminta uang lebih untuk pembelian sebuah buku kepada orangtua termasuk tindakan koruptif. Ketiga, penyalahgunaan wewenang.

“Misalnya meminta sumbangan sukrela dengan mekanisme proposal untuk kegiatan fiktif, melakukan pungutan tanpa dasar hukum, tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif,” beber Paul. Yang ke empat, jelasnya, adalah pemerasan dalam jabatan, misalnya dilakukan oleh mahasiswa terhadap mahassiwa, dosen terhadap mahasiswa dan pegawai terhadap mahasiswa. Ia mengungkapkan, kampus sebagai tempat bersemayam para generasi anti korupsi perlu menunjukan integritas dan kepribadian yang baik. Karena, menurutnya, perilaku korup terjadi karena seseorang tidak menjalankan kepribadian yang berintegritas.

Sementara Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa dalam materinya tentang “Peran Mahasiswa Bersama Koalisi Masyarakat Sipil dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia (NTT) menggambarkan kondisi kemiskinan NTT yang kian meningkat akibat perilaku korup para pejabat daerah. Dengan mengutip data dari Suara Pembaruan 4 April 2012, sebut Gabriel, tindakan pidana korupsi memasuki tahak penyelidikan sebanyak 1.081 kasus, tercatat 967 anggota DPRD, 61 kepala daerah.

Sementara data Koran Tempo, 26 April 2014 menyebut lima Bupati di NTT tersangkut kasus korupsi. Di sisi lain, data Bappenas pada 24 Februari 2016 menyuguhkan sekitar 12 Kabupaten di NTT termasuk dalam kabupaten prioritas pembangunan nasional tahun 2017 atas dasar karakteristik ketertinggalan. Meski demikian, ungkapnya, fakta membuktikan bahwa NTT saat ini adalah provinsi darurat human trafficking, korupsi dan darurat malnutrisi serta maladministrasi. Korupsi, sebutnya, kian menambah beban kondisi kemiskinan sepanjang masa masyarakat NTT. Karena itu, kini saatnya mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil dalam memberantas korupsi.

“Jika mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil NTT berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa, maka masa depan NTT terutama generasi muda NTT ke depan dipastikan moralnya hancur berantakan karena terjerat sistem dan budaya masyarakat yang permisif terhadap praktek korupsi,” tegasnya. Melalui PAKU Undana, maka ia berharap seminar tersebut dapat membawa hasil, yaitu: Pertama, mempersiapkan kurikulum anti korupsi seperti pengantar teori korupsi, animasi spiritual anti korupsi penegakan hukum, strategi investigasi, anaslisis anggaran public, dan strategi advokasi kebijakan publik.

Kedua, bekerjasama dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, Pers, LSM melakukan pemetaan tindak pidana korupsi di NTT sekaligus memublikasikan kepada masyarakat. Ketiga, bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah, lembaga agama, LSM, Pers untuk melakukan pendampingan dan pengawasan penggunaan dana desa di NTT, sehingga desa-desa di seluruh NTT mencad desa contoh yang bebas dari korupsi dan masyarakat desanya dapat sejahtera dan para Kepala Desa tidak terjerat kasus tindak pidana korupsi dana desa.

Sebelumnya, Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph. D dalam sambutannya mengungkapkan sejak dua tahun lalu, Undana telah dicanangkan menjadi kampus anti korupsi. Pasca penanganan tersebut, Undana mendirikan Pusat Anti Korupsi Undana (PAKU) di bawah struktur Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM). Untuk itu, dengan adanya PAKU, maka Fred Benu berharap semua penyelenggaraan pendidikan yang berhubungan dengan uang harus bisa dipantau oleh PAKU. Ia menegaskan, bila terdapat dosen, pegawai, maupun rektor melakukan tindakan korupsi harus diberitahu. Ia menambahkan, beberapa waktu lalu ada dosen yang menerima suap dari orangtua calon mahasiswa kedokteran sebesar Rp 75 juta. Setelah mendapat informasi, pihaknya langsung memecat oknum dosen tersebut lantaran nama kampus turut tercoreng.

Ia mengaku, Undana kini telah menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), karena itu ada lima lembaga yang akan mengaudit dan memriksa keuangan Undana, yakni Stuan Pengawas Internal (SPI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Inspektorat dan Kantor Akuntan Publik (KAP). “Di Undana terdapat temuan, tetapi temuan yang sifatnya kesalahan adminstrasi saja. Itu pun dikarenakan salah dalam mengikuti aturan, karena kelemahan kita ada juga pada aturan karena terdapat dua aturan, jadi bila kita mengikuti aturan yang tidak sesuai dengan BPK, maka akan jadi temuan,” jelasnya.

Dengan semintar tersebut, kata Fred Benu, karakter anti korupsi mahasiswa harus dibentuk. Menurutnya, tidak saja menyimpan dalam hati, tetapi harus pada tataran praktis menghindari tindakan korup. Ia mengaku, manusia memiliki banyak kesenjangan berpikir dengan perilaku. “Banyak koruptor yang mengetahui persis, apa yang dibuat adalah tindakan korup, namun tetap dia melakukan korupsi, itulah kesenjangan berpikir dan perilaku,” tandasnya.

Karena itu, ia meminta mahasiswa agar menjadi generasi yang anti korupsi. Selain itu, ia berharap agar setiap kampus di Indonesia bisa menggagas gerakan yang sama untuk memberantas korupsi seperti yang telah digagas Undana dalam bentuk PAKU. Pantauan media ini, turut hadir Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Dr. Simon S. Ola, M.Hum. Selain mahasiswa Undana, mahasiswa UKAW dan Unika pun hadir pada seminar tersebut. [refl/ovan/ds]

Add comment

Komentar anda sangat penting, oleh karena itu periksa komentar dengan seksama sebelum mengirimkan. Pertahankan toleransi antar suku, ras dan agama.


Security code
Refresh