Undana Gelar Rakor Bidang Perencanaan dan Keuangan
23/03/2017
article thumbnail

UNIVERSITAS Nusa Cendana (Undana), kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tahunan Bidang Perencanaan dan Keuangan selama tiga hari yakni dari tanggal 17 hingga 19 Maret 2017 di Hotel Silvia Maumer [ ... ]


Undana Berorientasi Entrepreunership University
16/03/2017
article thumbnail

MENJELANG usianya yang ke-55, status Universitas Nusa Cendana (Undana) yang sebelumnya sebagai Riset University, sekarang berorientasi sebagai Entrepreunership University. Sebelumnya Undana menerapkan [ ... ]


Artikel Lainnya

Kemenkeu Tetapkan Undana Jadi BLU

BERDASARKAN Keputusan Kementerian Keuangan (Memenkeu) Republik Indonesia (RI) Nomor 166/KMK.05/2017, maka Undana resmi meningkatkan status dari Satuan Kerja (Satker) menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum (BLU). Demikian disampaikan Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D ketika memimpin rapat pimpinan di ruang aula lantai tiga Gedung Rektorat Undana, Kamis (9/3).
Dalam rapat tersebut, kata Rektor,  Fred Benu   membahas beberapa agenda diantaranya adalah tentang persiapan menghadapi transisi Undana dari Satker ke PPK BLU, sistem renumerasi maupun pembahasan adanya klinik rumah sakit. Ia mengaku, Kemenkeu telah menerbitkan Permenkeu yang memperkenankan Undana menjadi BLU penuh. Untuk itu, jelas Prof. Fred Benu, semua civitas akademika, baik pimpinan maupun staf harus mensyukuri peristiwa tersebut.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Tim BLU yang dipimpin Dr.Ir. Stefanus Manongga.M.Kes.  Dalam waktu dekat, ia akan ke Jakarta guna menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemenkeu atas terbitnya Permenkeu sebagai dasar hukum menjadi BLU. Untuk mengantisipasi pelaksanaan status BLU yang diberikan Undana, maka saat ini terdapat 11 tim, namun kini terdapat 8 tim yang melaksanakan agenda kerja, terutama pada agenda reformasi birokrasi universitas. Terkait anggaran tahun 2018, belum total, sehingga harus diantisipasi atas perubahan status Undana dari Satker menjadi PPK BLU.

Untuk itu, menurutnya, Senat harus melakukan rapat untuk melakukan telaah apa yang dilakukan dalam BLU, termasuk perubahan struktur organisasi universitas. Dengan adanya perubahan status tersebut, kata Benu, Undana wajib susun dan melakukan usulan layanan maupun renumerasi paling lambat dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan menjadi BLU.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) Undana yang hampir mencapai Rp 70 miliar, ungkapnya, masih di Badan Kepegawaian Negara (BKBN). “Bila PNBP kita yang hampir mencapai Rp 70 miliar ada di kas negara, maka ketika Undana menjadi  BLU, kita bisa simpan di Bank untuk mendapat deposito,” beber Prof. Fred. Dalam rangka perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan efisien, maka dalam waktu dekat ia akan melakukan konsultasi ke Kemenkeu.
Pembantu Rektor Bidang Akademik, Dr. David B. W. Pandie, MS dalam arahannya mengatakan Undana kini telah menjadi BLU dengan adanya keputusan Menkeu RI Nomor 166/KMK.05/2017. Untuk itu, dalam rapat tersebut, diharapkan agar semua pimpinan maupun staf pegawai Undana bisa mengikuti rapat dengan baik dan memberikan masukan, saran dan pendapat kepada tim BLU maupun Renumerasi.
Ia berharap para pimpinan, staff pegawai bahkan semua civitas akademika Undana agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah melalui Permenkeu tentang penetapan Undana menjadi PPK BLU. “Harapan kita agar kepercayaan ini kita jaga dan diwujudkan selama menjadi BLU dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik,” imbuhnya.
Sementara Pembantu Rektor Bidang Adminstrasi dan Keuangan, Prof. Ir. Lumban Gaol, Ph. D dalam arahanya mengatakan dalam rangka menghadapi BLU, maka renumerasi akan dipersiapkan. Untuk itu, katanya, Rektor Undana telah memberikan arahan agar tim PPK BLU dan Renumerasi bisa bekerja dengan baik agar renumerasi bisa diberikan kepada pimpinan maupun pegawai lainnya. Pasalnya, kata dia, BLU nanti para pegawai sudah tidak mendapat tunjangan kinerja (tukin) tetapi hanya akan mendapat renumerasi yang besarannya berfariasi. Ia mengatakan, dalam Repat Koordinasi tahun 2018 yang menurut rencana akan dilaksanakan di Maumere, semuanya sudah dibahas sesuai dengan cara kerja dalam PPK BLU.
Ketua Tim Penyusun PPK BLU Undana, Dr.Ir.Stefanus Manongga, M.Kes di sela-sela rapat tersebut mengatakan, pasca PPK BLU tentang kesiapan Undana untuk implementasi BLU dengan keluarnya SK Kemenkeu, maka Rektor Undana wajib mengusulkan dewan pengawas ke pusat. Dewan pengawas harus diusulkan oleh Rektor dari pusat dan bukan dari Undana minimal tiga orang atau lima orang, termasuk stakeholders menjadi pengawas. Tidak diperbolehkan orang dari dalam Undana. Rektor juga harus mengusulkan secepat mungkin dalam enam bulan dari sekarang tentang tariff layanan dan remunerasi. “Jadi remunerasi harus diusulkan dalam progress waktu enam bulan dari sekarang, dan juga mengusulkan refisi DIPA dari Satker Undana ke PPK BLU. Jadi Undana sekarang bukan lagi Satker biasa, tetapi sudah satker PPK BLU,” katanya.
Untuk agenda kesiapan, kata Boy Manongga, kita akan melakukan struktur organisasi dan tata kelola Undana, mulai dari tingkat rektorat turun sampai ke tingkat UPT yang paling kecil untuk mempertimbangkan kalau unit itu terlalu besar akan dirampingkan dengan cara rektrukturisasi dan revitalisasi. Jadi kemungkinan Lembaga Penjaminan Mutu di lebur dengan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan menjadi Lembaga Pembinaan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Jadi nanti hanya ada tiga lembaga saja sebagai symbol penyelenggaraan akademik.
Pantauan media ini, turut hadir Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Dr. Simon Sabon Ola, M.Hum, Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, I Wayan Mudita, Ph. D, para pimpinan lembaga, dekan, lembaga, biro maupun unit, serta pera staff pegawai Undana. [ds/refl/ovan]