Pesan Perjuangan 3 Pahlawan Nasional Warnai Upacara Bendera 10 November di Undana
10/11/2017
article thumbnail

Jumat 10 November 2017 pukul 07.30, Universitas Nusa Cendana (Undana) memperingati 10 November sebagai hari pahlawan nasional yang ke-72 melalui upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Rektor, Pro [ ... ]


Bahas Pembangunan Daerah Tertinggal
01/11/2017
article thumbnail

Bappenas Gelar Seminar Akhir EKPDBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia menggelar seminar akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) “Pembangunan Daerah Tertingga [ ... ]


Artikel Lainnya

Tegakkan Supremasi Hukum di Indonesia

DALAM rangka menegakkan supremasi hukum di Indonesia serta, khsusnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melakukan acara Focus Group Discussion dan Penandandatanganan Nota Kesepahaman Antar Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Undana di lantai tiga Aston Hotel, Jumat (6/5). Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut dilakukan oleh kedua pimpinan lembaga, yakni Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph. D dan Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Barita L.H Simanjuntak, SH, MH.

Rektor Undana, Prof.Ir.Fredrik L.Benu,M.Si.,Ph.D dalam sambutannya turut mengapresiasi kerjasama tersebut. Menurutnya, dalam setiap minggu Undana diminta pihak kejaksaan untuk menyediakan tenaga ahli. Karena itu, dalam rangka menghadapi status Undana yang baru, yakni Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), maka semua kerjasama tersebut harus saling menguntungkan. “Pemerintah pusat tidak mau tertawan dengan keterbatasan budget (keuangan, red) sehigga Undana harus mandiri,” katanya. Karena itu, melalui kerjasama tersebut Rektor, Fred Benu memberi sinyal agar bisa menjadi sumber pendapatan bagi Undana melalui Fakultas Hukum.

“Jadi saya akan menanyakan kepada para Dekan, berapa PNBP yang diperoleh di fakultas masing-masing, karena nanti tunjangan kinerja atau remunerasi akan diberikan sesuai dengan kinerja setiap pegawai dan dosen di Undana,” bebernya. Ia mengatakan, dengan penghasilan yang diperoleh melalui setiap kerjasama tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. “Jadi mahasiswa menjadi objek pelayanan terdepan di Undana. Karena itu saya berharap FH Undana bisa menangkap peluang tersebut untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada mahasiwa.

Wakajati NTT, Rusdini Teguh pada kesempatan itu mengapresiasi adanya kerjasama kedua lembaga tersebut. Ia mengaku, kerjasama tersebut dilakukan untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Hal ini, katanya, sejalan dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Komisi Kejaksaan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan. Ia menjelaskan, tugas utama komisi kejaksaan adalah : Pertama, melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Kedua, melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Ketiga, melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Dan keempat, menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Ia mengaku, Undana merupakan universitas ke 15 yang melakukan kerjasama dengan Komisi Kejaksaan RI. “Jadi kerjasama ini tidak hanya bermanfaat bagi Komisi Kejaksaan saja, tetapi akan bermanfaat bagi Undana,” katanya. Para dosen, mahasiswa maupun pegawai memiliki kesempatan melakukan pengkajian, penelitian dan publikasi tentang masalah hukum. Ia mengatakan, Fakultas Hukum (FH) Undana harus melihat isu-isu kekerasan terhadap ibu dan anak serta perdagangan orang di NTT.

“Jadi isu-isu ini harus menjadi fokus FH, bila telah mengganti nomenklatur untuk menjadikan laboratorium hukum, maka hal tersebut harus diperhatikan,” paparnya. Ia menambahkan, kampus menjadi tempat strategis dalam pengembangan dan penegakkan supremasi hukum. “Karena hasil-hasil penelitian dan publikasi adalah murni secara ilmiah, bukan hasil pragmatisasi, karena itu sayang bila kerjasama ini sebatas penandatanganan MoU, namun harus diikuti dengan aksi,” pungkasnya.

Sementara Dekan FH Undana, John Nome, SH., MH dalam sambutannuya mengaku sangat bengga dengan adanya tawaran kerjasama tersebut. Ia mengatakan, kewajiban Perguruan Tinggi tidak hanya untuk pendidikan dan pengajaran, namun untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya PPK BLU, kata John, pihaknya akan membenahi organisasi tata kerja di FH. “Jadi nomenklatur yang selama ini adalah bagian akan diganti. Misalnya ada enam bagian di FH, yakni Bagian Hukum Pidana, Perdata, Administrasi Negara, Tata Negara, Acara dan Hukum Internasional akan diganti menjadi laboratorium Hukum, yakni Laboratorium Hukum Pidana, Perdata dan seterusnya,” bebernya.

Terkait dengan kerjasama tersebut, ia mengatakan, pihaknya siap menerima tangungjawab yang diberikan kepada FH Undana. “Kita berahrap kerjasama ini akan saling menguntungkan kedua pihak,” pungkasnya. Pantauan media ini, hadir pada kesempatan tersebut, Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Ir. I Wayan Mudita, Ph.D, Pihak Komisi Kejaksaan, Tudjo Pramono, SH., MH, Perwakilan Ombudsman RI. [refl/ovan/ds]