Tingkatkan Kekayaan Intelektual, Dosen Harus Rajin Meneliti
11/10/2017
article thumbnail

Untuk meningkatkan jumlah kekayaan intelektual (KI), para dosen di perguruan tinggi se-Indonesia harus rajin meneliti. Pasalnya, KI menjadi kunci ketahanan ekonomi sebuah negara maju maupun negera yan [ ... ]


Tingkatkan Daya Saing Bangsa
11/10/2017
article thumbnail

© Mahasiswa Harus Miliki Modal IntelektualGUNA meningkatkan daya saing bangsa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) harus miliki modal intelektual, baik itu yang dapat dilihat maupun yang tida [ ... ]


Artikel Lainnya

MPR RI Lakukan Kajian Pendidikan dan Kebudayaan

  • Makalah Dosen Undana akan Dibukukan

Dalam rangka melakukan kajian terhadap masalah pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, khsusnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lembaga Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Undana menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Swiss Bellin Khristal, Kupang, Jumat (15/9), dengan tema “Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan” Sebagai Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua Rombongan Lembaga Pengkajian MPR RI, Ir.Rully Chairul Azwar. M.Si.,IPU tersebut didampingi beberapa anggota yaitu Drs. Hajrianto Y. Yhohari, MA, Harun Kamil, SH, Prof. Dr. Syamsul Bahri, I Wayan Sudirta, SH dan Gregorius Seto Harianto.

FGD yang dimoderatori oleh Dr. Marshel Robot tersebut menghadirkan tiga pemakalah utama, yakni Prof. Dr. Felysianus Sanga, M.Pd, Prof. Dr. Simon Sabon Ola, M.Hum dan Prof.Drs. Yos. Bire, M.Pd.,Ph.D. Prof.Felysianus Sanga, dalam makalahnya menekankan tentang Tunggal Ika Indonesia, yang harus dimulai dengan menujunjung tinggi bahasa dan budaya Indonesia. Menurutnya, 1.340 suku bangsa di Indonesia, semuanya memiliki budaya maupun bahasa yang berbeda. Jika peradaban yang dimiliki Indonesia, baik budaya maupun bahasa hilang, maka bangsa Indonesia sedang menuju gerbang kebiadaban. Misalnya, bangsa Indonesia kini selalu menggunakan bahasa-bahasa asing sehingga menggeser Bahasa Indonesia.

“Jika peradaban kita hilang, maka kita menuju gerbang kebiadaban, jila kita kehilangan budaya, kita akan merasa malu karena kehilangan jati diri,” ungkap Sanga. Menurut dia, banyak generasai yang kini lebih menjunjung bahasa dan budaya negera lain, dan merendahkan bahasa dan budaya sendiri. Ia mengaku, setia terhadap Bahasa Indonesia, sehingga ia enggan mengucapkan bahasa asing. Karena itu, jika Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab maka bahasa dan kebudayaan Indonesia patut dijunjung agar sejajar dengan bahasa dan budaya lain.

Prof.Dr.Simon Sabon Ola, M.Hum dalam paparannya menekankan nilai dan karakter kebangsaan Indonesia yang harus dipupuk di Perguruan Tinggi. Ia mengaku, kurikulum sebelumnya mengikuti taksonomi Bloom, yakni kognitif, ketrampilan dan sikap. Namun, kini sikap harus menjadi prioritas, karena jika generasi bangsa hanya dididik memiliki pengetahuan dan ketrampilan, maka bisa saja digunakan untuk merugikan diri sendiri dan bangsa ini, karena tidak memiliki nilai-nilai dan karakter kebangsaan. Menurutnya, perkembangan teknologi dan informasi kini membuat generasi muda lebih memilih cara instan untuk mendapat sesuatu, termasuk untuk mendapatkan nilai. Jika hal ini dibiarkan, tegas Prof. Simon, ke depan generasi kita akan bermental instan, menjadi pencuri maupun koruptor. Karena itu, dunia pemndidikan diharapkan tidak saja mendidik generasi muda layaknya anjing yang terlatih. Namun, katanya, harus dibekali nilai-nilai dan karakter kebangsaan, seperti kejujuran, saling menghargai, melayani, berintegritas, belajar untuk menerima perbedaan dan belajar untuk kehidupan yang lebih baik.

Sementara Prof. Jos Bire dalam makalahnya menekankan permasalahan terkait dengan Sembilan tahun pendidikan di NTT. Berdsar UUD 45 Pasal 31, Prof. Bire mengangkat beberapa dampak yang belum sempat dibicarakan sampai tuntas dalam kalangan pendidik, yaitu ia menilai pemerintah telah membuka sekolah-sekolah. Namun, antara sekolah menengah umum dan kejuruan belum berimbang. Begitupun dengan sekolah swasta yang tidak berimabg degnan sekolah berstatus negeri. Meski demikian, ia mengapresiasi Lembaga Non Pemertintah yang mendukung berdirinya sekolah-sekolah swasta dalam rangka pemerataan pendidikan. Prof. Bire pun mengkiritisi adanya prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari ABPN. Namun, pada implementasinya anggaran tersebut belum merata dan adil.

Terkait dengan 9 tahun pendidikan. Ia mengambil contoh Kota Kupang. Di lihat dari perbandingan jumlah SLP dan SLA di Kota kupang, maka hampir semua pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) melanjutkan studi ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena terdapat jumlah SLP dan SLA yang hampir sama banyak. “Dapat dikatakan bahwa untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, masyarakat kota memiliki minat yang sangat tinggi karena terbanyak penduduk kota termasuk memiliki kemampuan yang memadai untuk pendidikan anak-anak,” sebutnya.

Pun demikian, sebuytnya, rata-rata perhitungan pada saat pencanangan 9 tahun Wajib belajar, Pemerintah hanya dapat menyediakan 53% dari jumlah anak-anak berumur 13-15 tahun di seluruh penjuru tanah air yang pada saat itu berjumlah 12.8 juta penduduk. Persentasi yang sisa baru mulai dipenuhi pada pelita VI. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat pada saat ini dengan penduduk yang mencapai 230an juta jiwa.

Meski pemerintah telah melaksanakan UUD 45 secara konsekwen. Namun, menurut dia, dalam perkembangan, terdapat kendala dalam masyarakat. “Terdapat image masyarakat yang berpendapat bahwa sekolah adalah tempat menyiapkan pekerja berkerah putih. Tamatan wajib belajar 9 tahun masih terlalu muda untuk masuk ke dunia kerja dan Pemerintah hanya menerima sarjana untuk bekerja sebagai pegawai,” pungkasnya.

Dalam kaitan dengan Wajar Diknas 9 tahun, Prof.Dr.Mien Ratoe Oedjoe, M.Pd, menanggapi san menambahkan, alasam pemberlakuan 9 tahun adalah sebagai antisipasi yang proaktif dalam memasuki era Globalisasi dan era industrialisasi. Namun demikian, Ketua Lemlit Undana ini memepertanyakan program wajib belajar 6 tahun yang menurutnya belum tuntas, serta dukungan anggaran yang belum memadai. Menurut Prof. Mien, upaya yang dapat untuk meningkatkan partipasi Wajar pendidikan dasar di NTT, diantaranya adalah: penambahan sarana dan prasarana belajar, memberi kesemaptan kepada masyarakat, LSM dan pihak swasata untuk mendirikan sekolah. Selain itu, swadaya masyarakat mendirikan sekolah atau penambahan kelas baru dengan cara menghimpun dana dari orang-orang berada, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang maju berasal dari desa/kelurahan walaupun sekarang tidak berdomisili di daerah tersebut. Ia juga menambahkan, Program Wajar sebagai gerakan mainstreaming pada semua sector baik pemerintah maupun swasta dan secara terpadu merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan wajar di wilayahnya . Khusus sektor swasta di buat kesepakatan untuk menyumbangkan sedikit dari keuntungannya untuk pelaksanaan Wajar, serta peningkatan mutu guru melalui berbagai upaya, pengangkatan dan kemudian penempatan guru dengan mempertimbangkan bidang studi, jumlah pada setiap sekolah.

Sebelumnya, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI, Ir.Rully Chairul Azwar. M.Si dalam sambutannya mengatakan pemerintah telah mencanangkang 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan. Namun, ia mengaku, anggaran 20 persen tersebut belum cukup, jika dibagi dengan Menristekdikti maupun Kemendikbud. Dalam ingatannya, anggaran Kemenristekdikti sebesar Rp 39 triliun, dan Kemendikbud Rp 38 triliun, jadi total sekitar 77 triliun lebih dari APBD untuk pendidikan. Ia mengaku, postur anggaran demikian, belum cukup untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Ia berandai-andai, jika anggaran 20 persen itu, diberikan seutuhnya, maka fakultas dan prodi-prodi yang mahal, seperti kedokteran dan teknik, bisa dibiayai pemerintah. Bukan berarti mengabaikan bidang umum, seperti sosia politik. Namun menurutnya, fakultas atau prodi-prodi tersebut mampu membuat inovasi teknoliogi agar bangsa Indonesia bisa berkembanga lebih baik. Dikatakan, banyak Perguruan Tinggi (PT) yang kini mendidik mahasiswa, kemudian para alumni hanya ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Padahal, jika PT tidak mendidik generasi bangsa untuk menjadi PNS, maka peluang agar para lulusan bekerja di sektor swasta sangat tinggi. Ia juga menyoroti, pada guru maupun dosen yang mendidik pelajar dan mahasiswa hanya berupa pengetahuan saja, namun mengabaikan nilai-nilai karakter bangsa. Menurutnya, guru atau dosen tidak hanya menjadi transfer of knowledge (pentransfer pengetahuan, red) tetapi transfer of value (pentransfer nilai-nilai karakter bangsa, red). Dengan demikian, bangsa ini bisa bersaing dengan bangsa lain dengan mendandalkan pendidikan dan kebudayaan di tingkat internasional. Menariknya tiga makalah yang telah dipresentasikan maupun sejumlah makalah yang dibawa para pakar dari Undana, menurut Azwar, akan dijadikan dalam bentuk prociding maupun buku.

Untuk diketahui, FGD tersebut juga bertujuan untuk merumuskan produk Undang-Undang yang telah memberi nilai pada esensi budaya lokal “Bhineka Tunggal Ika” sebagai bentuk transformasi kultural, memajukan iptek dan kebudayaan nasional serta harmonisasi UU tentang Pengelolaan Kebudayaan dengan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam membentuk karakter bangsa. [refl/ds]