[google-translator]

(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

07:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

Undana dan Pemkab SBD Perbarui Kelanjutan Kerja Sama

 

Undana dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat memperbarui kelanjutan kerja sama yang pernah dilakukan dua belah pihak, 2014 silam. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Rektor Undana, Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M. Sc dan Bupati SBD, dr. Kornelis Kodi Mete, secara virtual, Senin (24/1/2022).

Pertemuan Rektor Undana yang dilaksanakan di Ruang Rapat lantai II Rektorat Undana tersebut dihadiri Wakil Rektor (WR) Bidang Umum dan Keuangan, Ir. Jalaludin, M. Si, WR Bidang Kerja Sama, Ir. I Wayan Mudita, M.Sc., Ph.D, Ketua LP3M, Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes, Ketua LP2M, Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec, Kepala Biro (Karo) Akademik dan Kemahasiswaan, Drs. Jimmy J. Benu, M.Si, Karo Umum dan Keuangan, Dra. Karolina K. Sangkala, M.Si, Plt. Karo Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas, Imanuel Saduk, SH., M.Hum dan PIC Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Dr. Jefri Bale, ST., M.Eng.

Rektor Undana, Dr. drh. Maxs Sanam, M. Sc dalam penjelasannya mengaku, Bupati SBD memiliki komitmen dan cita-cita untuk membangun dan memajukan kabupaten yang dipimpinnya ke depan. Merespons apa yang disampaikan Bupati SBD, Rektor Undana memberi beberapa catatan yang bisa dijadikan pedoman guna melanjutkan kerja sama kedua belah pihak, yakni:

 

Rektor Undana, Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M. Sc ketika melakukan rapat virtual rencana kerja sama lanjutan dengan Pemkab SBD. Tampak WR Bidang Kerja Sama, Ir. I Wayan Mudita, M. Sc., Ph. D, Karo Umum dan Keuangan, Dra. Karolina K. Sangkala, M. Si, Plt. Karo Perencanaan Kerja Sama dan Humas, Imanuel Saduk, SH., M.Hum, Kepala LP3M Undana, Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes dan PIC MBKM, Dr. Jefri Bale, ST., M.Eng.

 

Pertama, terkait dengan sebutan “Kampus III Undana”, baik di SBD maupun di Bajawa, setelah dievaluasi ada beberapa tantangan yang menimbulkan tekanan bagi Undana dalam hal dukungan finansial. Hal tersebut karena para dosen Undana, secara fisik harus ke SBD dan ke Bajawa. Menurut Rektor, hal tersebut akan berbeda jika saat ini dilakukan secara online.

Kedua, bukan saja persoalan keuangan, tetapi pihak Kemendikbudristek ternyata menerbitkan aturan baru, yang melarang Prodi dengan akreditasi B melakukan Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU), kecuali Prodi dengan akreditasi A. “Bukan masalah keuangan, tapi persoalannya bahwa dari kementerian mengharuskan, setiap Prodi melakukan pembelajaran jarak jauh harus terakreditasi A,” ungkap Dr. Maxs. Karena itu, Undana juga saat ini berupaya untuk meningkatkan sejumlah akreditasi Prodi dari B ke A.

Selain itu, terjadi persoalan, terdapat mahasiswa Undana yang tidak menginput riwayat Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) secara baik, sehingga tidak tercatat ke Sistim Informasi Akademik (Siakad). Dan, hal tersebut akan berdampak pada tertundanya PIN Ijazah bagi mahasiswa oleh Kemendikbudritek.

Tidak Tutup

Rektor Undana menyebut, atas kondisi tersebut, maka Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M. Si., Ph. D (Rektor Undana kala itu) menjelaskan bahwa pihaknya tidak menutup PDKU, tetapi hanya menunda kerja sama tersebut. “Kita tidak menutup kerja sama, tapi kita pending sementara untuk melakukan pembenahan terhadap hal administratif dan manajemen,” ujarnya. Hal tersebut kemudian membuat sekitar 634 mahasiswa kembali ke Kampus Undana di Kupang, karena Undana tidak diizinkan melaksanakan PSDKU.

Rektor menyatakan bahwa kesempatan melakukan kerja sama masih sangat terbuka, tetapi Undana dan SBD terikat pada standar dan persyaratan yang diinginkan Kemendikbudristek. Rektor menegaskan, istilah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebetulnya tidak demikian, tetapi terlanjur digunakan kala itu.

Jika Kemendikbudristek Izinkan

Rektor menjelaskan, Undana bisa selenggarakan PDKU, jika ada penugasan oleh Kemendikbudristek. Untuk mendapat penugasan tersebut, Rektor Undana memohon bantuan Bupati SBD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBD untuk melakukan pendekatan ke Kemendikbudristek. “Kalau mereka (Kemendikbudristek) mau, mereka akan beri afirmasi untuk memberi perysaratan utama, antara lain Prodi akreditasi A, maka kita bisa lakukan lagi dengan blanded learning, yaitu online dan offline,” ujarnya.

“Jika saja ada istilah penugasan dari Kemendikbudristek untuk lakukan itu, maka kami tentu bisa lakukan itu. Sangat bisa, apalagi dengan cara blanded learning. Hanya saja, kami mohon peran dan bantuan Bupati dan Dewan untuk dekati Kemendikbudristek agar memberi afirmasi kepada Undana lakukan PJJ atau PSDKU,” jelasnya.

Bupati SBD, dr. Kornelis Kodi Mete menyambut baik upaya memperbarui kerja sama Undana dan SBD. Ia memiliki cita-cita agar kerja sama yang pernah dilakukan dua belah pihak kembali dilanjutkan. Dengan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki Undana, pihaknya yakin kerja sama lanjutan tersebut bakal mewujudkan masyarakat SBD yang maju dan sejahtera.

“Kami berniat membangun desa supaya Desa Bercahaya, Desa Berair, Desa Mandiri, Desa Aman Tenteram, Desa Pintar, Desa Wisata bisa menjadi kenyataan. Itu tekad kami untuk mewujudkan desa. Karena itu, kami butuh stakeholders seperti Undana,” ujarnya sembari menambahkan bahwa kesempatan melakukan zoom meeting dengan Rektor Undana merupakan kesempatan emas baginya agar peran tridarma Undana bisa menjadi kenyataan di Kabupaten SBD.

Ia mengaku, paling tidak Undana bisa mencerdaskan sebagian masyarakat SBD dari total 400 ribu jiwa penduduk, guna menyambut tahun emas Indonesia pada 2045. Pihaknya juga akan bersama DPRD setempat untuk berjuang ke Kemendikbudristek agar bisa memberikan penugasan atau izin PDKU di Kabupaten SBD.

Untuk diketahui, program yang dilakukan Undana kala itu bernama pendidikan di luar domisili (PDD) kemudian berganti nama menjadi Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU). Di era kepemimpinan Rektor Undana, Prof. Fred Benu, Ph. D akhirnya menunda kelanjutan program tersebut di dua kabupaten yakni SBD dan Bajawa tahun 2018 lalu. (rfl)

 

Comments are closed.
Archives