(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

logo

(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

07:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

Universitas Nusa Cendana

Mahasiswa Harus Tepat Pilih Field of Study

  • Kuliah Umum Administrasi Publik PPs Undana

Mahasiswa Program Pascasarjana (PPs) Undana baik S2 maupun S3 diajak untuk memilih field of study atau lapangan/tempat penelitian yang tepat. Sebab, ada tiga field yang bisa dipilih dalam ilmu administrasi publik yaitu dalam eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tiga field tersebut dianggap masih sangat luas sehingga mahasiswa bisa menentukan sesuai dengan pendekatan politik, manejerial dan legal dari tiga field tersebut.

Demikian sari pendapat kuliah tamu, Prof.Dr. Bambang Supriyono, MS. Kuliah umum bertajuk “Tantangan Administrasi Publik dalam Masyarakat Multikultural” yang dipandu oleh Ketua Program Studi (Kepro) S-2 Administrasi Publik, Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si di Ruang Aula lantai tiga PPs Undana Penfui, Rabu (28/1/2020).

“Jadi kalau riset, maka bapak / ibu bisa ambil salah satu, misalnya dari eksekutif, berarti di tingkat pusat ada Presiden, Kementerian dan lembaga terkait. Di daerah ada Gubernur, Bupati dan Organisasi Perangkat Daerahnya. Itu semua bisa menjadi tempat dan objek penelitian,” imbuhnya.

Guru Besar Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, administrasi publik mengenal tiga pendekatan, yaitu pendekatan politik, manejerial dan legal. “Ketika menyebut lembaga politik, seperti DPRD, maka pendekatan politik mesti dikedepankan dengan nilai-nilai demokrasi,” ujarnya. Ia menambahkan, nilai-nilai demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Meski demikian ia mempertanyakan kondisi Partai Politik (Parpol) dan lembaga DPR (D) yang belum bekerja sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

Ia menjelaskan, dalam lembaga eksekutif, pendekatan dan nilai-nilai manejerial yang dikedepankan yakni efektifitas, efisiensi dan ekonomi. “Berarti jika mahasiswa menulis Tesis atau Disertasi tentang pelayanan publik, tentang keuangan daerah berarti harus mengedepankan nilai efektifitas yaitu tujuan kerja tercapai, nilai efisiensi terjadi pengehematan sumber daya dan bisa bernilai ekonomis atau mensejahterakan masyarakat,” terang Prof. Bambang.

Selain itu, mahasiswa Administrasi Publik, PPs Undana juga bisa memilih field of study yang meneliti tentang penerapan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan legal. “Berarti orientasinya dan nilai-nilai keadilannya yang dikedepankan. Tetapi kadang-kadang hukum (peradilan) kita tumpul ke atas tatapi tajam ke bawah,” bebernya. Menurut dia, tuntutan politik, kebutuhan administrasi dan keadilan itu sebuah keharusan dan ketiganya harus seimbang.

Ada beberapa masalah administrasi di Indonesia, ungkapnya, antara lain, perumusan kebijakan belum berpihak pada nilai-nilai demokrasi, implementasi kebijakan belum efektif dan efisien, dan dinamika Pemda dalam masyarakat multikultural.

Ia menjelaskan, untuk menerapkan administrasi dalam masyarakat multikultural, maka secara sederhana, orang Jawa yang ke Kupang harus sesuaikan diri sebagai orang Kupang. “Ketika saya masuk Kupang, saya harus kasih tinggal Jawa, begitupun dengan bapak / ibu ketika di Jawa,” ujarnya. Jadi, lanjut dia, ada dimensi pluralitas (keberagaman) dalam unitary (persatuan), sehingga kalau berbicara Timor, Kupang, Maluku atau Sumatera harus berpikir pluralis. “Praktiknya unitary tetapi mengakomodasi pluralisme. Harus punya keseimbangan. Itulah tantangan yang kita hadapi sekrang di negara multikultural,” ungkapnya.

Sebelumnya Wakil Direktur (Wadir) I Bidang Akademik PPs Undana, Dr. Korolus Kopong Medan,SH.,MH dalam sambutannya menyatakan kuliah umum yang akan disampaikan Prof. Bambang sangat penting, karena tantangan negara dan bangsa, terkait dengan soal multikulural hari-hari ini semakin massif, sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek multikulturalisme.

Kuliah umum tersebut, kata pengajar Ilmu Hukum Undana ini, bukan sekadar untuk kepentingan keilmuan, tetapi bisa menjadi bahan untuk membantu pemerintah soal administrasi publik.

Karolus Kopong Medan menyebut, NTT sebagai Provinsi yang mejemuk dengan suku, ras, agama, bahasa dan lainnya, sehingga meteri tersebut sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan agar dapat mengambil kebijakan yang mengakomodir kepentigan multikulturalisme. “Jadi kuliah umum ini harus diikuti dengan baik mahasiswa S2 maupun S3 Ilmu Administrasi Publik untuk kepentingan akademis dan kepentingan praktis,” tutupnya.

Hadir pada kesempatan itu, Mahasiswa PPs Undana, baik program magister maupun doktoral. Nampak hadir pada kesempatan itu, Wakapolda NTT, Brigjen Pol Drs. Johni Asadoma, M.Hum, yang juga sebagai salah satu mahasiswa program doktoral Undana dan mahasiswa lainnya. [rfl/ds]

Comments are closed.