logo

(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

08:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

logo

(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

Universitas Riset Dalam Bidang Lahan Kering Kepulauan

Undana Prihatin Terhadap Demokrasi Indonesia

  • 1.246 Diwisuda Dalam Dua Tahap

Universitas Nusa Cendana (Undana) prihatin terhadap demokrasi Indonesia, terutama perjalaan demokrasi di daerah sejak era reformasi dan desentralisasi. Salah satu yang menjadi keprihatinan Undana adalah adanya korupsi yang menjadi kendala besar bagi gerak kemajuan dan daya saing bangsa.

Keprihatinan ini disampaikan Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph. D ketika menyampaikan pidato pada Wisuda Magister, Profesi dan Sarjana Periode Pertama 2018 di Ruang Aula Undana, akhir Pebruari lalu.

Ia menegaskan, jika korupsi tidak dapat ditekan dan teriliminasi, maka ia akan merambat dan menggeroggoti semua sendi kehidupan, khsusnya politik maupun ekonomi bangsa ini. Seiring dengan desentralisasi pemenerintahan di Indonesia, terjadi pemencaran kekuasan ke daerah dan bahkan sampai ke desa-desa yang berimplikasi pada pembesaran dan pendistribusian kekuasaan, sehingga peluang terjadinya korupsi semakin luas di daerah. “Artinya, desentralisasi kekuasaan tanpa checks dan balances berkonsekuensi pada desentralisasi korupsi,” ujarnya. “KPK melansir bahwa sejak penerapan Pilkada langsung 2004 sampai 2017, terdapat 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 gubernur dan 60 orang  wali kota atau bupati dan wakilnya.

Dari berbagai riset menyebut, maraknya korupsi di kalangan kepala daerah dipicu oleh mahalnya ongkos politik (Darmawan,2018). Riset lainnya dari Edwin dan Darmawan (2011) mengonfirmasi bahwa perilaku korupsi kepala daerah erat hubungannya dengan  biaya kampanya. Pada sisi lain, mahalnya ‘mahar politik’ untuk membeli dukungan dari parta politik juga ditengarai sebagai faktor pencetus pemilukada berbiaya tinggi. Prof. Fred menyebut, rata-rata dana yang harus dikeluarkan tiap pasangan calon Rp 50 milyar untuk provinsi dan 25 milyar untuk kabupaten/kota dan dikalikan dengan jumlah pilkada serentak yang terjadi 2015-2018, yaitu di provinsi 33, kabupaten 415 dan 93 kota, maka akan diperoleh akumulasi dana yang fantastis yaitu pada tingkat provinsi Rp 1,65 triliun dan kabupaten/kota Rp 12 triliun.

Dijelaskan, demokrasi elitis dan liberal yang diterapkan dengan menekan persaingan sempurna dalam pasar politik, telah membuka lebar pintu terjadinya korupsi, baik dalam proses persaingan merebut, menjalankan dan memertahankan kekuasaan. “Biaya yang besar ini sebetulnya mengundang spekulasi politik, di mana kandidat yang tipis modal ekonomi nekad mengandalkan korupsi sebagai alternatif untuk mem-back up dirinya,” papar Benu.

Ia menyebut, jka KPK terus bermanuver dengan tajam, maka bukan tidak mungkin akan semakin banyak kepala daerah yang terperangkap dalam jaring-jaring hukum. “Bisa dibayangkan, jika kepala derah tidak ada yang bersih dari korupsi, maka otomatis pemerintahan dan pembangunan daerah tercemari olehnya,” tandasnya.

Ia mengatakan, tidak heran, jika pembangunan di daerah kurang mengalami kemajuan yang bermakna, dimana angka kemiskina  tidak atau sulit dieliminasi, bahkan satagnan dan kalaupun naik, sangat tipis. Demikian pula indeks pembangunan manusia (IPM) yang mengukur perkembangan mutu manusia di daerah tidak mengalami perbaikan secara sehat. Jadi,  pemilukada di satu sisi menghargai kedaulatan rakyat dalam demokrasi di daerah, namun di sisi lain menimbulkan biaya politik tinggi yang mengundang korupsi.  Menurutnya, perlu ada kajian akademik untuk meneliti ulang regulasi politik pemilukada sebagai biang akar korupsi untuk mencari skema alternatif regulasi pilkada yang demokratis  dan efisien. ‘Sepanjang sistem yang sakit ini terpelihara dan dilanjutkan, maka lingkaran setan korupsi akan terus menghantui perjalanan demokrasi di daerah,” ujarnya.

Menurut, Prof. Fred, ada beberapa opsi yang dapat diajukan sebagai kajian akademik guna meneliti ulang regulasi politik pemilukada, yatu: Pertama, pilkada level gubernur, jika disepakati, dilakukan secara tidak langsung melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Kedua, pilkada langsung dilaksanakan dengan proses tahapan yang lebih sederhana. “Misalnya, tahapan pencalonan ditentukan oleh pimpinan parpol tingkat lokal secara transparan, untuk mengurangi sentralisasi keputusan yang panjang dan memakan ongkos politik yang tidak terduga,” ujarnya. Ketiga, penerapan teknologi elektronik dalam bentuk e-voting yang paperless agar terjamin obyektivitas dan efisiensi pemilukada. Selain itu, diperlukan pendekatan pre-emptif untuk melengkapi pendekatan preventif dan represif dalam memangkas dan melenyapkan sumber terjadinya korupsi. Tanpa itu, maka korupsi di daerah akan menghasilkan pemerintahan yang buruk, dan akhirnya demokrasi electoral membawa pesimisme karena kehadirannya kurang merdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

 

1.246 Lulusan Undana Diwisuda Dalam Dua Tahap

Universitas Nusa Cendana (Undana),  kembali mewisuda  1.246 orang lulusannya dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa  Wisuda  Magister, Profesi dan Sarjana, besok, Rabu 28 Pebruari 2018  dipimpin langsung oleh Ketua Senat Undana, Prof.Ir.Fredrik L.Benu,M.Si.,Ph.D. Sebelumnya, pada Wisuda Magister, Profesi dan Sarjana Periode Keempat Tahun 2017, Undana juga telah mewisuda 1.085 wisudawan.

Prosesi pelaksanaan wisudwa kali ini turut mewisuda 38 lulusan bidikmisi. Pelaksanaan prosesi wisuda  dibagi menjadi dua sesi yaitu, Rabu (28/2) sesi pertama, dimulai pukul 07.30-10.30 Wita  di Aula Rektorat Lama Undana Penfui.  Sesi kedua, pada pukul 13.30 s/d. 16.30  Wita. Jumlah wisudawan pada sesi pertama sebanyak 621 orang terdiri dari Pascasarjana 27 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 319 orang, Fakultas Peternakan (Fapet) 17 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 78 orang, Fakultas Hukum (FH) 29 orang, Fakultas Pertanian (Faperta) 22 orang, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 16 orang, Fakultas Sains dan Teknik (FST), 41 orang, Fakultas Kedokteran (FK) 28 orang, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), 2 orang, Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP), 14 orang, dan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) sebanyak 97 orang. Selanjutnya sesi kedua, jumlah wisudawan sebanyak 625 orang dengan rincian, Program Pascasarjana 26 orang, FKIP 323 orang, Fapet 17 orang, FISIP 76 orang, FH 28 orang,  Faperta 22 orang, FKM 18 orang, FST 41 orang, FK 26 orang, FKH 4 orang, FKP 17 orang, dan FEB 8 orang.

Sementara itu, lulusan terbaik pada sesi pertama  sebanyak 6 orang yaitu Hardnas L.Mira Mangngi,SH  (FH Bagian   Hukum Pidana) dengan lama studi 4,5/9 tahun, IPK 3,87 lulus dengan predikat pujian. Rafli Fafo,S.Pd  (FKIP Pend.Kimia), lama studi 4,5/9 tahun, IPK 3,85, lulus dengan pujian. Haryanti Yistina Nau, SP  (Faperta Agroteknologi), lama studi 4,5/9 tahun, IPK 3,82 lulus dengan pujian. Valintinus G.G.Naytili,S.Akun (FEB Akuntansi), lama studi 4,5/9 IPK 3,66 lulus dengan pujian. Gustaf Kebajanga,S.Pt (Peternakan), lama studi 4,5/9, IPK 3,60, lulus dengan pujian. Nina Inocensia Welndy,SKH (FKH Pend.Kedokteran Hewan), lama studi 4,5/9, IPK 3,57, lulus dengan pujian.

Wisudawan terbaik  sesi kedua, Marlince Aplonia, S.Gz.M.Kes (Il.Kes.Masy PPs), lama studi 1,5/3 tahun, IPK 3,97, lulus dengan predikat pujian. Angga Priagung Labola,S.Si  (FST Matematika), lama studi 3,5/7 tahun, IPK 3,92, lulus dengan predikat pujian. Nikolaus Moa Woda,S.I.Kom (FISIP Ilmu Komunikasi), lama studi 4,5/9 tahun, lulus dengan predikat pujian. Theresia Avilla Nor,S.Ked  (FK Kedokteran), lama studi 4/8, IPK 3,82 lulus dengan pujian. Arlinda Malo,S.Pi (FKP Budidaya Perairan) lama studi 4,5/9 lulus dengan predikat pujian. Katarina Bili,SKM  (FKM Epidemologi dan Biostatistik), lama studi 4,5/9 IPK 3,77 lulus dengan pujian.  Pada kesempatan itu juga akan dibacakan lulusan termuda atas nama Alexandro V.Homalessy,S.Ked dari FK Undana 20 tahun. Sementara lulusan tertua dari FKIP PGSD PPKHB Kabupaten Lembata 59 tahun. [ds/rfl/ovan]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *