logo

(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

08:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

logo

(0380) 881082

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

08:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

Universitas Riset Dalam Bidang Lahan Kering Kepulauan

Berantas Korupsi, FH Undana Gelar Seminar

Guna  memberantas praktik korupsi yang kian menggurita di seantero Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT), Fakultas Hukum (FH) Universitas Nusa Cendana (Undana) menggelar seminar tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) di Ruang Vicon FH Undana, Jumat (13/4).

Hadir pada kesempatan itu, sejumlah dosen maupun mahasiswa FH Undana antusias mengikuti seminar nasional sehari tersebut. Guru Besar Fakultas Hukum Udayana, Prof. IK Rai Setiabudhi dalam paparan materinya mengatakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam upaya memberantas korupsi. Pasalnya, korupsi telah mejadi kebiasaan dan berlangsung terus menerus. Korupsi juga, kata dia, terjadi di semua lembaga, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dari pusat sampai daerah. Prof. Setiabudhy mengaku sangat prihatin mengenai dampak korupsi yang kian merusak perekonomian Indonesia. Korupsi juga membuat nilai sosial masyarakat terpuruk, merusak moral dan mental masyarakat serta membuat gagal tujuan negara dan menurunkan martabat dan wibawa bangsa. Karena itu, kata dia, korupsi harus diberantas secara terarah, sistemik, holistik dan integral.

Peran LSM sangat penting, karena dibeberapa daearh LSM telah berhasil mengungkap kasus korupsi. Sebut saja, LSM Forum Peduli Sumatra Barat (FPSB), dalam mengungkap kasus korupsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, LSM Bali Corruption Watch (BCW), dalam mengungkap kasus Yayasan Bali Dwipa Jaya, LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) kerjasama dengan LSM Yogyakarta Corruption Watch mengungkap kasus Arifin Wardiyanto dan beberapa kasus besar lainnya yang berhasil diungkap oleh LSM.

Di beberapa negara, kata Prof. Setiabudhy, LSM mendapat bantuan dari Komisi Independen Anti Korupsi, misalnya KPK (di Indonesia), berhak mengajukan rancangan UU, berhak melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan berhak mengajukan bukti-bukti sejak awal pemeriksaan sampai dengan putusan, dan melakukan pendidikan anti korupsi kepada rakyat.

Negara-negara tersebut adalah Korea Selatan, Australia, Malaysia dan Hongkong. Untuk itu, jelas dia, yang menjadi peran LSM di era reformasi adalah mendorong praksa masyarakat membongkar kasus korupsi, menggalang kampanye public mempercepat proses pemberantasan korupsi menguatkan goog governance, melakukan kajian ilmiah terhadap putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan, membina kader-kader anti korupsi dan menguatkan penegakkan standar etika profesi. Sementara hak dan kewajiban LSM di Indonesia adalah berhak mencari, memperoleh, memberikan informasi dugan korupsi; memberikan saran dan pendapat kepada penegak hukum; saran disampaikan secara tertulis disertai data yang cukup; dan dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan aturan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

Menutnya, LSM di Indonesia berhak, yaitu: berbentuk badan hukum; dalam AD/ART disebutkan tujuan orgnanisasi adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan telah terbukti melakukan kegiatan sesuai dengan visi dan misinya tanpa masalah. LSM juga diharapkan agar dapat diberikan hal untuk melakuka pengawasan atau mengajukan keberatak atau gugatan terhadap penegak hukum, pejabat public, BUMN/BUMD yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta mengajukan alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara korupsi dan/atau mengajukan keberatan atau gugatan terhadap penegak hukum yang menangani perkata tindak pidana korupsi yang telah mengehentikan penyidikan atau penuntutan atau tidak melaksanakan eksekusi tanpa alasan yang sah dan dipertanggungjawabkan.

Perwakilan Kejaksaan Tinggi NTT, Haryono, SH.,MH dalam saat memaparkan materinya, mengatakan Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 16/2014. Tiga bidang yang menjadi fokus adalah pidana, perdata dan kemtibun. Tim pengawal, pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) memiliki tugas pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuasif.

Selain itu, TP4D juga memiliki peran dalam memberantas korupsi, antara lain dengan melakukan penerangan dan penyuluhan hukum dengan beberapa hal, yaitu: Pertama,memberikan penerangan hukum kepada instansi pemerintah pusat terkait dengan materi tentang tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Kedua, melakukan diskusi dengan instansi pemerintah pusat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran. Ketiga, penerangan dan penyuluhan hukum dilakukan baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi yang menentukan.

Keempat, tempat dan waktu pelaksanaan penerangan dan penyuluhan hukum ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua bela pihak, dan kelima, TP4D dapat melibatkan instansi terkait yang relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan. Dalam kiprahnya, TP4D memiliki tujuan, menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan; terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat; terserapnya anggaran secara optimal; menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat serta terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan. Ia juga berharap agar tidak ada lagi kekhawatiran dari para pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan atau diskresi yang benar. Setiap aparat penegak hukum, penyelenggara negara maupun pemangku kepentingan lainnya harus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Sementara Dekan FH Undana, Jorhan Nome, SH.,MH pada kesempatan itu menyambut baik terlaksananya seminar tersebut. Ia juga mengapresiasi kehadiran dua narasumber di FH Undana untuk memaparkan materi. Ia mengatakan, sejak era reformasi, salah satu agenda peting yang diperjuagkan adalah bagaimana memberantas korupsi yang terus merongrong kehidupan bangsa. Untuk itu, Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab moral untuk menjalankan salah satu agenda reformasi, yakni memberantas korupsi.

Ia mengaku prihatin atas kondisi NTT yang hari ini menjadi nomor tiga provinsi terkorup di Indonesia. Padahal, katanya, masyarakat NTT kini hidup dalam kemiskinan. Karena itu, Undana juga telah berkomitmen memberantas korupsi, salah satunya dengan menetapkan mata kuliah penciri; Pendidikan Anti Korupsi di dalam kurikulum Undana, semua mahasiswa Undana wajib memprogram matakuliah tersebut. Selain itu, Undana juga telah mendirikan salah satu pusat untuk membarantas korupsi, yakni Pusat Anti Korupsi Undana. [rfl/ds]

One Response to “Berantas Korupsi, FH Undana Gelar Seminar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *