(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

07:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

Hakim Konstitusi Dr. Daniel Foekh Ajak Mahasiswa Magang di MK dan Minta Undana Rekomendasi Desa Konstitusi di NTT

  • MK RI – Fakultas Hukum Undana Gelar Kuliah Umum

 

Civitas akademika Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, khususnya Fakultas Hukum (FH) patut berbangga, karena alumni terbaiknya Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, SH, MH yang kini menjadi hakim konstitusi, berkesempatan mengunjungi kampus merah tersebut.

Dr. Daniel yang baru saja tiba di Kupang, Jumat (10/9/2021) pagi itu, langsung mengunjungi almamaternya sekitar pukul 10.00 WITA. Ia didampingi Sekretaris Hakim Konstitusi Iman Sujudi dan Peneliti Hakim Konstitusi, Alboin Pasaribu, yang sehari sebelumnya sudah terlebih dahulu berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) FH Undana tahun 1985 itu tiba di halaman depan Gedung Dekanat FH menggunakan baju motif NTT. Ia langsung dijemput menuju ruang kuliah umum oleh sejumlah pimpinan FH Undana, diantaranya Dekan FH Undana, Dr. Reny Rebeca Masu, SH, MH, Wakil Dekan (WD) I Bidang Akademik, Dr. Jeffry A. Ch. Likadja, SH, MH, CIQaR, WD II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. Saryono Yohanes, SH, M. Hum, dan WD III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Debi F. Ng. Falo, SH, M.Hum, serta sejumlah dosen dan pegawai. Kehadiran Dr. Daniel disambut meriah dengan tarian adat asal daerahnya, Kabupaten Rote Ndao oleh mahasiswa FH Undana.

Kehadiran alumni HKN Undana tahun 1990 itu guna menjadi narasumber pada kuliah umum yang terselenggara atas kerjasama Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dan FH Undana. Sebelum menyampaikan materi bertema Mahkamah Konstitusi dan Negara Hukum Pancasila, mantan pengurus pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) itu banyak mengisahkan pengalaman-pengalamannya selama kuliah di HTN Undana, hingga menjadi hakim konstitusi.
Ia juga memotivasi mahasiswa dan dosen agar memajukan FH Undana sehingga bisa bersaing pada aras nasional. Menariknya, Dr. Daniel mengajak mahasiswa Undana agar mengikuti magang di MK. Untuk itu, ia meminta pihak Undana, khususnya FH agar bersurat ke MK. Selanjutnya, surat tersebut akan diproses oleh panitia terkait. Meski tidak bersama sang isteri, Suamiati Foekh, Dr. Daniel mengaku senang bisa kembali ke Kota Kupang.

 

Hakim Konstitusi Dr. Daniel Foekh menerima plakat yang diserahkan Dekan FH Undana, Dr. Reny Masu, didampingi para wakil dekan dan mantan Dosen Wali, Dr. Yos Rema di Ruang Video Conference, Dekanat FH Undana, Jumat (10/9/2021).

 

Tak Lupa Dosen Wali

Sosok bersahaja itu mengaku, tak melupakan dosen-dosennya di FH Undana, khususnya dosen wali, kala itu. Untuk itu, seminggu sebelum kuliah umum digelar, ia meminta Dekan FH Undana, agar menghadirkan dosen walinya yakni Dr. Yos Rema. Selain dosen wali, Dr. Yos, ungkap Dr. Daniel, merupakan pembimbing II ketika dirinya menulis skripsi. Ia mengisahkan, dosen walinya pernah ikut ke Maumere, ketika dirinya melakukan KKN. “Waktu KKN di Maumere, di tahun 1989 dan mengunjungi tiga pulau yang ada di Maumere. Jadi, saya tidak akan mungkin lupa Pak Yos,” ungkap satu-satunya putra NTT yang kini mejadi hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Ketika menjadi mahasiswa Hukum Undana, sebut Dr. Daniel adalah bagian dari upaya memperkuat Bagian Hukum Perdata Namun, seiring berjalannya waktu, dirinya dan kedua teman lainnya memilih pindah ke HTN, yang notabene memiliki peminat yang lebih sedikit. Alasannya pindah jurusan, lantaran ia bermimpi bisa bekerja di lembaga perbankan suatu hari kelak.

Ayah Tak Setuju Kuliah Hukum

Pada awal mendaftarkan diri menjadi calon mahasiwa di Undana, Kupang dan Udayana, Bali, kenang Dr. Daniel, ayahnya Esau Foekh tak setuju. Pasalnya, keluarga Foekh saat itu umumnya berprofesi sebagai guru, sehingga tak ada yang mengambil Ilmu Hukum. “Karena bapak saya seorang guru, saya diminta masuk FKIP. Pada waktu itu saya memilih jurusan pertama HTN Undana dan kedua HTN di Udayana, Bali. Itu menunjukkan motivasi saya masuk ke FH sangat kuat, tapi waktu itu bapak saya katakan kalau kamu masuk hukum saya tidak akan biayai,” kisahnya.

Ketika pengumuman, ia diterima di FH Undana. Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari rencana Tuhan atas dirinya. “Ini rencana Tuhan, akhirnya saya jadi guru, yakni dosen di FH Universitas Kristen Indonesia tahun 1998. Setelah itu, ketika di Bandung, saya di-SMS oleh teman saya bahwa ada penerimaan Dosen di Universitas Katolik Atma Jaya. Puji Tuhan, saya kemudian diterima tanggal 22 September 2000, tepat di hari ulang tahun isteri saya. Jadi, itu hadiah buat istri saya,” cerita Dr. Daniel.

 

Dekan FH Undana, Dr. Reny Masu menyematkan selendang asal NTT kepada Hakim Konstitusi Dr. Daniel Foek, sebagai bentuk ramah tamah dan kecintaan terhadap budaya NTT. Dr. Daniel disambut meriah dengan tarian adat asal Kabupate Rote Ndao di Halaman Dekanat FH Undana, Jumat (10/9/2021).

 

Mendapat Beasiswa Saat Kuliah

Ketika menjadi mahasiswa, ia juga pernah mendapat sejumlah beasiswa. “Saya motivasi buat ade-ade (mahasiswa), pada waktu saya mahasiswa dulu, saya dapat beasiswa PPA sekali, dan beasiswa Supersemar dua kali. Saya ingat dulu, di Kalibata Rp 360 ribu, tidak salah jumlahnya. Saya tanya, kenapa tidak tiap bulan saja terima beasiswa. Saya juga tidak tahu (soal itu), dan zaman kami, biaya registrasi semester dulu masih Rp 25 ribu,” kenangnya.

Dr. Daniel menyebut, ia sama sekali tak berkeinginan untuk menjadi dosen kala itu, karena dirinya melihat kehidupan orangtuanya sangat susah, di mana ayahnya adalah seorang guru. Sementara, ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. “Karena saya baru lihat kami 7 orang bersaudara, jadi hidup kami susah. Kalau PNS itu dua anak ya, bisa sejahtera. Itu yang membuat saya tidak jadi guru,” imbuh mantan Ketua Umum Badan Pengurus Perwakilan GMIT Jakarta itu.

Kegelisahan Soal FH Undana

FH Undana kala dipimpin Jhon Nome, SH, MH, kenang Dr. Daniel, dirinya pernah memberi kuliah umum dan dimoderatori oleh alm. Dr. Pius Bere. Ketika alumni Undana angkatan 1995 lakukan reuni, lanjut dia, ada semacam kegelisakan terhadap FH Undana, karena sampai saat ini masih terakreditasi B. “Apa yang bisa kami bantu? Kalau akreditasi A, itu agar menjadi jadi jalur utama seleksi calon hakim. Jadi, saya bilang tantangannya apa yang bisa saya lakukan, bukan memperjuangkan dengan pengaruh saya, tapi untuk kemajuan FH, kita harus buat sesuatu supaya akreditasi bisa A,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Ia menyebut, beberapa FH di perguruan tinggi lain, seperti Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, maupun Universitas Brawijaya sudah bersaing di aras nasional. Hal itu bisa dilihat dari kehadiran para hakim agung maupun hakim konstitusi yang berasal dari universitas-universitas tersebut. Karena itu, menurutnya, perlu saling mendukung dan tidak boleh berpikir soal perbedaan agama, suku, ras dan golongan.

Surat FH Undana dan Ketua MK

Dr. Daniel menyebut, ketika surat dari FH Undana masuk ke MK, sebenarnya Ketua MK RI, Dr. Anwar Usman ingin hadir, karena ia sangat senang bisa memberi kuliah umum. “Pada waktu saya bicara dengan Ketua MK, Pak ketua bilang begini, sudah saya mendampingi Pak Daniel,” ujarnya mengulangi kata Ketua MK. Keinginan Ketua MK itu, karena ia pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama di Atambua, Belu. “Jadi beliau kangen sekali ke tanah Timor,” ujarnya. Namun, ungkap Dr. Daniel, dua minggu lalu di Padang, Ketua MK dianugerahkan Datuk Rajo Alam Batuah. “Selain itu, kami juga memberi kuliah umum di beberapa universitas karena sudah ada Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU),” imbuhnya.

Desa Konstitusi di NTT

Ia menambahkan, selain memberi kuliah umum, para pimpinan MK juga meresmikan desa konstitusi, dua minggu lalu. Saat ini, ungkap Dr. Daniel, sudah ada empat desa konstitusi di Indonesia, yakni di Mawasa, Papua, Bali dan Sumatera Barat. “Mudah-mudahan suatu ketika ada desa konstitusi di NTT. Ada persyaratannya, yang penting kultur, sosial-budayanya masih ada,” ujarnya. Melalui Desa konstitusi itu, sambung Dr. Daniel, akan membantu mensosialisasikan pemahaman warga negara tentang berkonstitusi.

Mekanisme pembentukan desa konstitusi, ungkapnya, melalui universitas. “Saya kira Undana kalau merekomendasi desa konstitusi, akan disambut di MK. Nanti ada panitia yang meyeleksi untuk itu. Seluruh biaya fasilitas di tanggung MK,” tandasnya sembari menambahkan, jika mengundang hakim konstitusi, maka biayanya akan ditanggung sendiri oleh MK guna menjaga independensinya. “Pertama kali jadi hakim, saya ditugaskan di Pontianak. Lalu, panitia siapkan hotel, tetapi saya katakan tidak boleh, karena akan melanggar kode etik hakim. Panitia juga tidak perlu jemput,” ceritanya.

 

Hakim Konstitusi Dr. Daniel Foek ketika menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi dan Negara Hukum Pancasila. Ia didampingi medarator Dr. Saryono Yohanes dan Peneliti Hakim Konstitusi, Alboin Pasaribu di Ruang Vicon FH Undana, Jumat (10/9/2021).

 

Berbagi Tips Kuliah

Terkait tips kuliah, ia katakan, kuliah saat ini dengan di zamannya berbeda. Saat ini, sebut Dr. Daniel, mahasiswa mudah mendapatkan buku maupun referensi lainnya, karena kemajuan teknologi dan informasi yang luar biasa. “Dulu yang punya buku hanya dosen. Sekarang ini justru mahasiswa yang lebih banyak buku, tidak berarti dosen tidak ada buku, tapi akses informasi-teknologi saat ini sangat memudahkan mahasiswa mencari ilmu,” ujar mantan  Wasekum Pengurus Pusat GMKI itu. “Dulu, kami beli buku ketika mendapat beasiswa. Saya tahu kondisi ekonomi bapak saya, pensiun dengan gaji Rp 500 ribu,” kisahnya menambahkan.

Menurutnya, tidak ada tips luar biasa lain bagi mahasiswa untuk dijadikan bekal selama kuliah. Sebagaimana nasehat dari orangtuanya, Dr. Daniel katakan, ketika studi, ia tidak memikirkan untuk menikah. Selain itu, ia memotivasi mahasiswa agar tidak lupa berdoa, sebab baginya, apapun yang direncanakan dan dilakukan akan sia-sia, kalau tidak berdoa.

“Zaman kami dulu, kalau saya tidak bisa kerja PR, abang saya kerja, setelah jam makan, meja makan dibersihkan dan digunakan untuk belajar, dan bapak saya keliling meja mengawasi kami. Setelah saya berhasil, sekarang saya merasa bedosa dan berterima kasih kepada orangtua. Ternyata ada nilai-nilai yang kita tidak sadari pada waktu itu,” ungkap putra asli Kabupaten Rote Ndao itu. Ia menambahkan, setiap semester dirinya akan memberikan nilai semester kepada orangtuanya sebagai pertanggungjawaban moral kepada orangtua yang sudah menafkahi dan membiayai kuliahnya. “Begitupun ketika saya mendapat beasiswa, saya beritahukan kepada orangtua,” kenangnya.

Bekerja dengan Benar

Menurutnya, ada saja berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang, terutama guru dan dosen, jika bekerja dengan benar. “Yang pasti, jangan sampai kita tergoda, karena jika kita tergoda, maka integritas kita akan terganggu dan  kita akan sulit,” tandasnya. Ketika mengikuti seleksi hakim konstitusi, ungkap Dr. Daniel, panitia seleksi juga mengunjungi tempat di mana ia bekerja, dan organisasi-organisasi yang pernah ia geluti, hingga di lingkungan di mana ia tingal: Salemba, Jakarta. Hal itu guna mengetahui sepakterjangnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak dosen dan mahasiswa agar bisa membesarkan kampus merah. Caranya, dengan saling memberi dukungan dengan tidak melihat suku, agama ras dan golongan. Ia menyebut, pengalamannya di berbagai organisasi membuatnya fleksibel dalam pergaulan dan mudah membangun mitra dan jejaring dengan siapapun. Karena itu, ia mengajak para mahasiswa FH Undana pun melakukan hal yang sama.

Paparan Materi

Dr. Daniel dalam papara materi yang dimoderatori Dr. Saryono Yohanes,  MH, alumni HTN Universitas Indonesia itu menyebut, kasus Marbury kontra Madison pada 1903 menjadi cikal bakal kewenangan judicial review. Kemudian peradilan konstitusi terpisah dari Mahkamah Agung tahun 1920 hingga pembentukan MK tahun 2003 melalui perubahan UUD 1945.

Ia juga menjelaskan kewenangan MK, mulai dari menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, hingga memutus perselisihan Pemilu hingga memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dr. Daniel juga paparkan penanganan perkara di MK, mulai dari registrasi oleh kepaniteraan, sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hingga sidang pengucapan putusan atau ketetapan.

Dalam konteks negara pancasila, papar Dr. Daniel, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak bedasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), sebagaimana penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Begitupun dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen yang menyebut Indonesia adalah negara hukum. Kemudian Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Lebih lanujut, jelas Dr. Daniel, selain menjaga dan mengawal konstitusi sebagai hukum tertinggi, MK juga berperan menjaga ideologi negara. Ia menambahkan, Pasal 66 UU MK pada pokoknya menyatakan bahwa partai politik dapat dibubarkan apabila ideologi, asas, tujuan, progran, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena Pancasila termuat dalam bagian pembukaan, maka Pancasila niscaya menjadi batu uji dalam perkara pembubaran partai politik. Selain itu, dalam konteks pengajuan UU, MK beberapa kali menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai tolok ukur, parameter, dan standar evaluasi untuk menakar konstitusionalitas norma UU.

Terkait dengan itu, Dr. Daniel menyebut di UKI, terdapat Mata Kuliah Politik Hukum Pancasila. Hemat Dr. Daniel, mata kuliah tersebut perlu, karena saat ini mucul ideologi trans-nasional yang sangat memengaruhi kehidupan bernegara dalam konteks negara hukum. “Jadi seolah-oleh ada ideoolgi yang lebih ideal dari Pancasila. Dan, (ideologi) itu didoktrin kepada generasi kita,” ujar ayah dari Refindie, Franklin dan Abraham itu.

Menurutnya, jika negara hukum dikaitkan dengan ideologi, falsafah, dasar negara, maka suatu ketika generasi muda  Indonesia, tidak memahami konteks kenegaraan Indonesia dengan benar. Menariknya, Dr. Daniel mengungkapkan, ketika menjadi dosen, ada mahasiswa yang bertanya, mana yang lebih tinggi, Kitab Suci atau UUD? “Saya bilang mudah-mudahan pertanyaannya tidak terkontaminasi karena pengaruh ideologi trans-nasional,” tegasnya. Karena menurutnya, dalam bernegara, konstitusi UUD 1945 itu tertinggi dan harga mati. Sedangkan, ketika dalam beragama, maka Kitab Suci masing-masing agama itu tertinggi. Sehingga, tidak perlu membandingkan Kitab Suci dengan UUD 1945.

Dekan FH Undana, Dr. Reny Rebeca Masu, SH, MH ketika membuka kuliah umum tersebut, mengaku sangat bersyukur dan bangga Dr. Daniel bisa hadir di alamamater FH Undana, guna memberi kuliah umum. “Selamat datang bapak, kembali ke FH Undana, pangkuan ibu tecinta, kampus merah yang membanggakan. Setelah sekian lama berada di luar kampus FH, sebagai konsekuensi logis dalam meraih gelar akademik,” ujarnya. Meski hanya beberapa jam memberi kuliah umum, ungkap Reny, kehadiran hakim konstitusi Dr. Daniel adalah wujud kecintaan terhadap almamater FH Undana.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen yang kuat dari Dr. Daniel untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan bangsa dan negara di bidang pengetahuan teori ilmu hukum maupun ilmu hukum praktis. Karena itu, dengan penuh bangga dan suka cita, ia menyambut Dr. Daniel untuk menjadi narasumber pada kuliah umum.  Lebih lanjut, ungkap Reni, kuliah umum tersebut sebagai upaya menyelaraskan tujuan penegakan hukum, baik kepastian hukum, keadilan dan maupun bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Panitia Kuliah Umum, Dr. Jeffry A. Ch. Likadja, SH, MH, CIQaR dalam laporannya menyebut, kuliah umum tersebut merupakan satu dari tiga kuliah umum yang direncanakan FH tahun 2021. Sebelumnya, jelas dia, kuliah umum juga pernah dilaksanakan dengan pembicara dari sejumlah universitas, diantaranya Universitas Airlangga, Universitas Hasanudin dan beberapa universitas lainnya di Sumatera Utara.

WD I Bidang Akademik itu berkeyakinan bahwa kuliah umum sebagai cara paling tepat untuk menggali informasi dari pakar yang terpercaya. Saat ini, lanjut Jeffry, FH Undana tengah merancang kegiatan lain, seperti pertukaran mahasiswa, sebagaimana Program Kemendikbudristek Merdeka Belajar-Kampus Meredeka. Lebih lanjut, ungkap Dr. Jeffry, jumlah mahasiswa aktif FH Undana, yaitu 2625 orang. Termasuk, 476 mahasiswa baru yang baru saja masuk. Dari sisi SDM, jelas dia, FH Undana memiliki 55 orang Dosen tetap Prodi, diantaranya 1 Guru Besar 20 Doktor dan sisanya magister. Selain itu, FH Undana juga didukung oleh dosen kontrak dan luar biasa.

Usai kuliah umum, Peneliti Hakim Konstitusi, Alboin Pasaribu menambahkan, sebelum pandemi covid-19, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pernah melakukan magang di MK. “Magang di MK, bukan saja dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum saja, tetapi mahasiwa fakultas lain seprti FKIP dan lainnya pun bisa,” ujarnya. Namun demikian, lanjut Alboin, sejak pandemi, belum ada mahasiswa yang melakukan magang. Ia menyebut, kegiatan magang yang pernah diikuti sejumlah mahasiswa juga diberi kemudahan oleh MK, semisal menggantikan biaya transportasi dan lainnya.

Sementara itu, Dosen senior FH Undana, Dr. Yos Rama mengaku sangat bangga dan senang, salah satu mahasiswanya kini bisa menjadi hakim konstitusi. “Saya dosen di  Undana sejak Maret 1985, dan pada Bulan Juni, ketika Dr. Daniel masuk Undana, saya anak wali (penasehat akademik) pertama mereka. Dan, dalam KKN, saya membimbing mereka ke lapangan dan saya juga menjadi pembimbing skripsi dua dari Dr. Daniel,” ungkapnya.

Ditanya terkait potensi Dr. Daniel sejak kuliah, ia mengaku, saat itu belum nampak. Namun, kata dia, keikutsertaan Dr. Daniel dalam organisasi ekstra kampus; GMKI, kemudian membuat potensinya mulai nampak. Uniknya, lanjut Dr. Yos, dirinya sebagai Dose Hukum Perdata, namun, ketika HTN dibuka ia kemudian didorong untuk menjadi Sekretaris, membantu Piter Dasanto, MH.

Menyoal hakim konstitusi, ia mengungkapkan, kala itu Dr. Bernard Tanya lebih dijagokan untuk menjadi hakim konstitusi. Namun, seiring perjalanan waktu Dr. Bernard tidak berhasil. Ia justru tak menduga bekas mahasiswa yang dibimbingnya mengikuti seleksi hakim konstitusi. Ketika bekas mahasiswanya hendak mengikuti seleksi hakim konstitusi, ia terus memberi dukungan.

Ditanya soal pesan-pesan kepada Dr, Daniel, ungkap dia, sebelum dilantik, dirinya sempat bekominikasi melalui media sosial. “Dia (Dr. Daniel) sempat WA ke saya. Saya sempat memberi nasehat dan pesan. Ingat ,jadi hakim MK, tegakkan Pancasila, UUD 1945 dan hukum, jangan yang lain dan ia menyampaikan terima kasih,” tandasnya.  “Kemarin juga Dr. Daniel ingatkan ke saya untuk mengikuti kuliah umum, hari ini,” katanya menambahkan.

Menariknya, tahun 1999, ketika ada pegawai yang ke Jakarta dan tinggal sebentar di rumah Dr. Daniel. Dr. Yos katakan, kala itu ia meminta dibelikan buku. “Waktu itu saya minta dibelikan buku “Hukum Acara Perdata” oleh Prof. Sudikno Mertokusumo, terbaru, ternyata dia (Dr. Daniel) benar-benar mengirimkan buku itu ke saya,” ujarnya. Kehadiran Dr. Daniel di MK RI, ungkap dia, memberi motivasi bagi semua generasi NTT. “Kehadirannya memberikan motivasi kepada orang NTT, khususnya yang selama ini diangap seperti daerah termiskin, tetinggal, padahal dengan kehadiran Dr. Daniel menjadi cerminan bahwa kita juga bisa, sebetulnya. Ini memotivasi mahasiswa FH Undana, jangan kalah dengan mahasiswa di wilayah lainnya di Indonesia,” pungkas Dr. Yos.

Hadir secara luring, Kaprodi Ilmu Hukum, Dr Rudy Leo, MH, Sektretaris Ilmu Hukum, Darius Antonius Dias, SH, MH Hkm, Ketua Bagian Hukum Pidana, Dr. Orpa G. Manuain, MH, Ketua Bagian Hukum Internasional, Dr. Desi Kase, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Nurani Asnawi, SH, MH, Sub Koordinator Bidang Akademik, Jonson H. Laning, ST, M. Si, Sub Koordinator Umum dan Perlengkapan, Karolin Junia Ito, SP, M. Si dan sejumlah pegawai. Sementara, sejumlah dosen dan mahasiswa juga mengikuti kuliah umum tersebut secara daring. (rfl/ovn).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »