logo

(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

07:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

logo

(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

07:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

Universitas Nusa Cendana

Konsep Telehealth Masih Terbatas pada Layanan Konsultasi Dokter dan Pasien

Perkembangan teknologi telehealth mempengaruhi pelayanan kesehatan yang maksimal untuk menunjang efisiensi sumber daya dan sumber dana. Dunia keperawatan menjadi salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam layanan kesehatan berbasis teknologi. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan geografis dan mayoritas terdiri dari berbagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri bagi perawat. “Jadi aplikasi telehealth telah dikembangkan sejak lama sebagai solusi dalam mengatasi akses layanan kesehatan,” ungkap Prof.Dr.dr.Hari Kusnanto,MS (Guru Besar UGM) saat memaparkan materi dengan topik “Iptek Kesehatan untuk Provinsi Kepulauan” dalam seminar nasional yang digelar oleh Program Pascasarjana (PPs) Universitas Nusa Cendana (Undana) dengan judul “Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mendukung Provinsi Kepulauan”  di Hotel Neo Aston Jalan Raya Eltari Kupang, Sabtu (26/10/2019).

Menurutnya, telehealth sebagai teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk meningkatkan informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki  masalah pada kondisi geografis, akses, tingkat social dan budaya. “Sistem layanan telehealth menggunakan internet dengan system  video conference, Short Messager System (SMS), E-mail, telepon seluler, kamera, pada jejaring komunikasi antara perawat dan pasien. Jadi telehealth pada layanan homecare diaplikasikan menggunakan terinteraksi virtual pada pasien yang ingin berkonsultasi tanpa menjangkau akses pelayanan kesehatan seperti konsultasi masalah hiperetensi melalui telpon atau SMS,” kata Prof.Hari Kusnanto didampingi moderator, Ir.Franky M.S.Telupere,MS.,Ph.D.

Yang menjadi masalah, katanya, adalah konsep telehealth di Indonesia masih  terbatas pada layanan konsultasi dokter dan pasien. Faktanya, telehealth layanan homecare menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan akses kesehatan. Pihaknya menyebutkan beberapa  hasil survei menunjukkan bahwa pasien-pasien yang menggunakan layanan telehealth tidak mengalami rehospitalisasi. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan teknologi tele-kesehatan sebagai upaya mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan. Jadi target awal pemerintah dalam penerapan telehealth saat ini berfokus pada pengampu pelayanan telehealth yang tersebar di Indonesia dengan presentase capaian sebesar 6% di tahun 2017.

Karena itu, menurut Prof. Hari bahwa data tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penerapan telehealth tersebut sebagai acuan dalam upaya pelayanan pada era perkembangan teknologi. Telehealth diharapkan mampu mendukung layanan homecare untuk mewujudkan konsep keperawatan berkelanjutan dan holistik. “Jadi perlu ada unit telehealth di Dinas Kesehatan provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyiapkan dan menjaga kinerja layanan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu, mendukung aspek-aspek hukum dan administrasi layanan jarak jauh, serta menyediakan akses terhadap sumberdaya yang penting di dalam maupun di luar system,” ungkapnya.

Pembicara sebelumnya, Prof. Ir.Budi Guntoro,S.Pt.,M.Sc.,Ph.D (Guru Besar UGM) tampil memaparkan materinya berjudul “Pembangunan Peternakan Kepulauan” mengatakan, peternakan secara umum menyebar merata di seluruh daerah di Indonesia. Tetapi menurutnya, ada beberapa daerah yang lebih fokus kepada hewan tertentu karena keadaannya lebih mendukung dan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas baik. Seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menjadi sentra sapi potong, atau Aceh untuk populasi kerbau ternak terbesar, ayam di Jawa dan Kalimantan, babi di NTB atau kuda di NTT.

Peserta mhw S2 maupun S3 saat mengikuti seminar.

Guna mendukung kebijakan pemerintah, katanya, pembangunan nasional pertanian, khususnya pada sektor peternakan, bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan melalui penyediaan protein hewani asal ternak. “Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, beberapa komponen harus terpenuhi seperti kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktasi musim atau tahun, keterjangkauan terhadap bahan pangan serta  kualitas dan keamanan bahan pangan. Sehingga sumber protein hewani yang dikonsumsi masyarakat kita, berasal dari keanekaragaman ternak, tidak semata-mata bersumber dari daging sapi dan kerbau. Jadi penguatan peningkatan produksi dan reproduktivitas selain sapi dan kerbau, kita juga mendorong bertumbuh-kembangnya ternak kecil seperti kambing, domba, kelinci, ungags, sapi perah dan ikan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Prof. Budi Guntoro membeberkan  grand desain pengembangan sapi dan kerbau pada tahun 2045 akan dicapai melalui empat tahapan antara lain Swasembada dan Rintisan Ekspor akan dicapai pada 2022, Ekspor akan dicapai pada 2026, Pemantapan ekspor akan dicapai pada tahun 2035, dan Lumbung Pangan Asia akan dicapai pada 2045.

Karena itu menurutnya, kebijakan pengembangan sapi adalah peningkatan populasi, sehingga share produksi daging lokal meningkat, dibarengi meningkatnya kemampuan ekspor dan bertambahnya usaha sapi berskala komersial.

Sebelumnya, Direktur PPs Undana, Prof.Drs. Mangadas Lumban Gaol,M.Si.,Ph.D dalam sambutannya ketika membuka seminar nasional kedua tahun 2019 mengatakan, Undana sebagai universitas negeri tertua di NTT, selalu peduli terhadap permasalahan bangsa yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dan salah satu yang menjadi sorotan bagi masyarakat NTT adalah pembangunan pertanian, pada sektor peternakan yang menjadi bahan pergumulan banyak pihak di NTT, termasuk kampus.

Selain itu, katanya, mulai dari pascasarjana hingga fakultas di lingkungan Undana, setiap tahun minimal wajib menyelenggarakan dua seminar berskala nasional atau internasional yang telah dicanangkan oleh pimpinan Undana, sehingga seluruh sivitas akademika Undana turut hadir memberikan pikiran yang kontruktif sebagai bagian dari tanggung jawab sosial di institusi sebesar Undana. “Jadi seminar nasional hari ini merupakan seminar kedua dan kemarin hari Jumat (25/10/2019) kami juga telah menggelar seminar internasional kedua yang membahas pembangunan berkelanjutan  di wilayah perbatasan negara, nanti pada tanggal 7 Desember 2019, kita akan menggelar lagi seminar internasional ketiga sekaligus sebagai seminar akhir tahun 2019. Jadi Undana tidak berdiri sendiri di NTT, tapi ada sejumlah perguruan tinggi swasta lainnya juga ada di NTT. Kita harus sama-sama memiliki tanggung jawab sosial terhadap sejumlah persoalan bangsa, kata Prof. Lumban Gaol.

Dua pembicara yang juga tampil menyampaikan materi pada Sabtu siang antara lain, Ni Made Utami Dwipayanti,ST.,Menv.,Ph.D dari Unud Bali dan Dr.Kotan Y.Stefanus,SH.,M.Hum, dosen PPs Ilmu Hukum Undana. Turut hadir sejumlah Guru Besar Ilmu Peternakan PPs Undana, para dosen, serta mahasiswa PPs Undana baik S2 maupun S3. [ds].

Comments are closed.