(0380) 881580

info@undana.ac.id

logo

(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

07:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

Universitas Nusa Cendana

LP2M Undana Paparkan Base Line Survey “Tekad” kepada Kemendes

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Nusa Cendana (Undana) memaparkan base line survey Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau Tekad di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada pihak Kementerian Desa (Kemendes) di Hotel Neo, Rabu (28/4/2021). Hadir pada kesempatan itu, Kepala LP2M Undana, Dr. Umbu Lily Pekuwaly, M.Si dan Plt. Kadis PMD NTT Ambrosius Kodo beserta jajaran dan juga para anggota tim base line survey Tekad.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Kementerian Desa, Leroy Samy Uguy, Ph. D ketika dimintai komentarnya menjelaskan, kegiatan Tekad di NTT yang dilakukan tersebut menyusul adanya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fun for Agriculture Developments (IFAD) yang berkator pusat di Roma. Menurut Uguy, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari lima provinsi terlaksananya program ini. Di NTT, lanjut Uguy, ada tiga kabupaten yang menjadi pilot tahun 2021 ini, yakni Kabupaten Ngada, Sumba Timur dan Manggarai.

“Kita akan lakukan kegiatan itu dan Undana dipilih jadi salah satu Perguruan Tinggi (PT) yang menyiapkan base line survey, yang menjadi dasar kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di 60 desa, dan masing-masing kabupaten terdapat 20 desa,” imbuh Uguy,

“Nanti kita akan menyiapkan pendampingan-pendampingan, bagaimana desa-desa tersebut mulai dari dari tingkat rumah tangga, antar desa, kecamatan hingga kabupaten bisa meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan Tekad terpilih di dalamnya,” jelas Uguy menambahkan. Bentuk jegiatannya, sambungnya, selain pelatihan-pelatihan, ada juga pendampingan-pendampingan dan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi tertentu sesuai dengan komoditi pilihan dari desa setempat.

Pihaknya berharap, dalam waktu seminggu ini, pihak LP2M Undana bisa segera menyelesaikan base line data tersebut menjadi 100 persen, sehinga bisa dimanfaatkan bersama, bukan hanya oleh kementerian desa, tetapi dinas terkait, yakni PMD, karena kegiatan rekrutmen pendamping dan pelatihan-pelatihan lanjutannya, serta pilot atau contoh-contoh dari lokasi-lokasi di desa harus berdasarkan survey ini. “Setelah diterima, nanti tim Satker PMD NTT akan merekrut pendamping-pendamping, kemudian bahan-bahannya nanti dipakai untuk training of trainers, pelatihan awal sebelum pendamping–pendamping di kirim ke kecamatan atau desa di NTT,” pungkas Uguy.

Ketua Tim Survey Base Line Tekad, Ir. Melkianus Tiro, M. Si menambahkan, dalam kerangka intervensi program, perlu ada base line data, sehingga pihak LP2M Undana dipercaya melakukan survey ke desa-desa target, yakni desa-desa di Kabupaten Manggarai dan Sumba Timur. Survey tersebut, ungkap Mel, akan menjadi dasar untuk menyusun program. “Jadi, kalau ada perubahan base line sesuai intervensi berarti bermanfaat, kalau base line-nya tetap saja, berarti tidak efektif,” ungkap Kapus KKN Undana ini.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam survey tersebut, jelas Mel, tentang SDM, problem ketahanan pangan, persoalan kelayakan hidup, pemerintah desa, hingga bagaimana merencanakan dan melibatkan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi. “Meskipun namanya transformasi ekonomi, tetapi semua aspek harus disentuh. Jika tidak, maka ekonominya percuma saja,” tandas Mel.

Meski hasil survey yang baru dimasukkan sekitar 65 persen, namun pihaknya berharap LP2M bisa merancang program dan bentuk aksi, karena menurutnya, bentuk aksi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah program. “Kita di NTT, segala macam program bisa masuk, tetapi bentuk aksinya sangat menentukan. Contohnya di Sumba, bantuan Anggur Merah, semua tidak efektif, berarti persoalan mendasar yang harus diubah bukan saja memberi modal. Jangan kita beri modal kemudian lepaskan, jadi perubahan mendasar itu ada pada manusianya, maka yang harus diubah adalah SDM-nya terlebih dahulu,” tegasnya.

Sementara Dr. Agus Nalle dalam paparannya menyebut, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan base line survey tersebut dalam waktu seminggu kepada pihak Kemendes. Menurutnya, survey yang dudah dilakukan LP2M itu berbasis pada metodologi yang tertuang dalam Term of References (ToR) yang disiapkan Kementerian Desa dan IFAD.

“Sesuai arahan TOR atau kerangka acuan kerja, di dalam survey kami berbasis pada 12 kelompok pertanyaan, poin A-L, kami diminta mengumpulkan data kepada kurang lebih dari jumlah responden di dua kabupaten yaitu kabupaten Manggarai dan Sumba Timur, dengan berbasis pada kuesioner yang sudah disiapkan,” paparnya. “Kita mengaplikasikan kuesioner tadi sesuai dengan kesepakatan tim. Kami bersepakat menambah satu, kami ingin mengungkap situasi masyarakat di dua kabupaten, kurang lebih 11 kecamatan, yaitu tujuh kecamatan di Kab Sumba Timur dan empat kecamatan di Manggarai,” ungkap Nalle menambahkan.

Pihaknya, juga menambah satu FGD guna menggali bagaimana partisipasi masyarakat ke depan dan bagaimana keberlanjutan program ini setelah diimplementasikan di tengah masyarakat.

Nalle menjelaskan, kurang lebih ada 28 desa di Sumba Timur yang tersebar tujuh kecamatan dan 28 desa di Kabupaten Mnaggarai yang tersebar di empat kecamatan. Masing-masing kabupaten atau kecamatan, secara total ada 262 rumah tangga di desa primer dan 163 rumah tangga di desa pembanding. “Jadi, dalam konteks survey ini kami diwajibka untuk mengumpulkan di desa utama atau primer dan di desa pendamping. Ini pertimbangan akademik, kita ingin melihat apakah tingkat kemajuan, apakah di desa utama mampu seperti di desa pembanding atau sebaliknya,” ungkapnya.

Melalui FGD tersebut, ungkap Nalle, pihaknya bisa mengambil sampel kurang lebih masing-masing ada dua desa “Di setiap desa utama dan pembanding, di dua kabupaten kurang lebih empat desa. Kita berasumsi bahwa ada homogenitas pelaksanaan program kegiatan yang selama ini dikerjakan di desa-desa tersebut,” jelas Nalle. Dari hasil pengumpulan data yang terkumpul, pihaknya berharap data tersebut bisa menggambarkan secara riil kondisi setiap desa yang disurvei agar bisa menjadi acuan Kemendes nantinya. (rfl)

Comments are closed.
Translate »