(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

logo

(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

07:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

Universitas Nusa Cendana

Prodi S2 Ilmu Hukum Undana Gelar Kuliah Umum

Tekat Ketua Program Studi (Kepro) Program Pascasarjana (PPs) Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Markus Hage,SH.,MH mendatangkan para narasumber dari luar untuk memberikan kuliah umum mendapat respon dari pimpinan PPs Undana. Terbukti, Senin kemarin (24/2/2020), Prodi S2 Ilmu Hukum Undana kembali menggelar kuliah umum dengan topik “Studi Hukum dan Pendekatan Sosio Legal”.Kuliah umum tersebut menghadirkan seorang narasumber yang juga seorang aktivis dan dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Awaludin Marwan,SH.,MH.,MA.,Ph.D. berlangsung di ruang Aula lantai tiga PPs Undana dihadiri selain mahasiswa dan juga beberapa dosen Fakultas Hukum Undana.

Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana (PPs) Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr.Karolus Kopong Medan,SH.,MH pada saat membuka kuliah umum tersebut memberikan apresiasi karena ini merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan beberapa pendekatan tentang ilmu hukum. “Selama ini, kita menggunakana pendekatan-pendekatan normatif untuk melihat dan mengkaji hukum, tetapi pagi hari ini kita akan diajak untuk melihat dari sisi lain tentang hukum. Jadi tidak hanya normatif tetapi kita juga melihat hukum dari sisi empiriknya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan sejumlah komunitas yang terdapat pada Prodi ilmu hukum PPs Undana yang terdiri dari dosen yang mengajar di S2 17 orang, dengan keahlian yang beragam, baik yang fokusnya lebih ke normatif, maupun ada juga sebagian yang empirik. Dan mahasiswa aktif sekarang 124 orang. Angkatan baru sebanyak 42 orang terbagi dalam dua kelompok yakni kelas regular dan kelas khusus.

Para peserta saat mengikuti kuliah umum.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan ada empat peminatan yakni peminatan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Negara, Hukum Tata Negara dan Pemerintahan, Hukum dan Pembangunan dan yang baru akan dikembangkan adalah Hukum Bisnis.

“Jadi kehadiran narasumber tersebut untuk menyampaikan materi kuliah umu tersebut sangat relevan, karena salah satu peminatan adalah Hukum Pembangunan, dan pendekatannya adalah sosio-legal. Karena itu mahasiswa wajib mengikuti kuliah umum itu secara baik yang tentunya akan menambah wawasan para mahasiswa untuk studi tersebut. Kehadiran ini untuk memberikan perspektif yang lain sehingga ini akan membantu kita untuk dapat memahami pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat,” katanya.

Ketua Program Studi (Kepro) Program Pascasarjana Undana, Dr. Markus Hage,SH.,MH ketika memberikan arahan dalam acara pembukaan mengaku kecewa karena mahasiswa prodi ilmu hukum PPs Undana yang hadir mengikuti kuliah umum hanya beberapa orang saja. Bahkan ia mengancam semua mahasiswa S2 ilmu hukum yang memprogramkan mata kuliahnya yang tidak hadir dalam kuliah umum ini, saya tidak mentolerir untuk tidak memberikan nilai lulus.

“Tolong dengar baik-baik, mahasiswa S2 ilmu hukum yang memprogramkan mata kuliah saya, yang tidak hadir pada saat ini mengikuti kuliah umum, saya tidak akan kasih lulus. Mahasiswa S2 ilmu hokum yang tidak hadir hari mengikuti kuliah umum, akan sangat sulit berurusan dengan saya. Jadi sesungguhnya saya sangat berharap agar mahasiswa dapat mengikuti kuliah umum hari,” tandasnya.

Foto bersama para narasumber dan seluruh peserta kuliah umum.

Awaludin Marwan,Ph.D dalam paparannya mengatakan, hukum itu sangat kompleks, mulai dari hukum adalah norma hukum yang ditingkatkan menjadi diskusi-diskusi, termasuk diskusi negara, diskusi birokrasi, diskusi kampus dan lain-lain. Jadi norma-norma ini membuat ikatan antara kita semua dan itu merupakan kajian hukum. Jadi hukum disini tidak dipandang sebagai norma tertinggi yang memaksa dan tidak bisa dikalahkan, melainkan sekedar gejala sosial biasa yang terbuka untuk dikompromikan. Jadi hukum merupakan gejala sosial yang bermakna hukum ini senantiasa berinteraksi dengan gejala sosial yang lain.

Ia menuturkan, sosio legal telah dikembangkan bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan di Indonesia sejak lama. Fokusnya adalah tentang bagaimana teks hukum dikaji dari perspektif keadilan masyarakat dan bagaimana hukum direspon serta bekerja dalam masyarakat. “Jadi sosio legal itu di dalamnya antara lain antropologi hukum, psikologi hukum, sosiologi hukum, politik hukum, dan lain-lain. Jadi dengan merujuk pada konsep ilmu hukum dan disiplin hukum yang biasa diajarkan di Perguruan Tinggi hukum Indonesia ,” katanya.

Dikatakannya, banyak ahli hukum berpedapat, telah banyak isu hukum di Indonesia yang dikaji sejak tahun 1991 hingga sekarang, dengan metode sosio legal. Misalnya isu budaya dan perubahan hukum, pembangunan hukum, reformasi hukum, pluralisme hukum, serta gender dan hukum.

Masih menurut Awaludin, sosio legal merupakan penelitian yang melibatkan hukum yang menggunakan bantuan interdisipliner kajian sosio hokum, kini menjadi tren dikalangan para penstudi ilmu hukum. Bisa juga metodologinya sendiri dilakukan dengan menggunakan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan social terhadap studi hokum, termasuk diantaranya sosiologi hukum. [ds]

Comments are closed.