(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

07:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

Sosialisasikan RUU KUHP, Kumham “Goes to Campus” Undana

Dalam rangka mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada masyarakat Indonesia, khususnya civitas akademika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan kegiatan bertajuk ‘Kumham Goes to Campus’. Universitas Nusa Cendana (Undana) menjadi salah satu kampus yang disambangi Kumham. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Cendana, Rabu (02/11/2022).

Tampil sebagai keynote speaker sekaligus narasumber, Wakil Menkum HAM, Prof. Edward O. S. Hiariej. Sementara narasuber lainnya adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Marcus Priyi Gunarto, Anggota Tim Pembahasan dan Sosialisasi RKUHP, Dr. Albert Aries dan Staf Ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan, Ambeg Paramarta. Kegiatan itu domoderatori oleh Putri Violla.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Rektor (WR) I Bidang Akademik, Dr. drh. Annytha I. R. Detha, M.Si, WR II Bidang Umum dan Keuangan, Ir. Jalaludin, M.Si, WR III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Siprianus Suban Garak, M.Sc, dan WR IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi, Dr. Jefri S. Balle, ST., M.Eng. Hadir pula, Kanwil Kemenkumham NTT, para dosen Undana, perwakilan Forkopimda dan para mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai universitas, antara lain mahasiswa Undana, Universitas Wiadya Mandira (Unika), Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW), serta Universitas Muhammadiyah Kupang.

Wanemkumham, Prof. Edward O. S. Hiariej dalam penjelasannya, mengatakan, RUU KUHP yang tengah disosialisasikan kepada mahasiswa tersebut merupakan paradigma hukum pidana modern, sehingga meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam.

Wamenkumham Prof. Eddy saat menjawab pertanyaan dari para mahasiswa Undana

Wamenkumham yang biasa disapa Prof. Eddy ini menjelaskan, paradigma hukum pidana modern meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif. “Keadilan korektif bertujuan mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan pidana berulang di kemudian hari. Selanjutnya, keadilan restoratif fokus pada pemulihan korban dari tindak kejahatan,” papar Prof. Eddy.

Ia menjelaskan, keadilan rehabilitatif berarti pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi. Namun, akan diperbaiki tindakannya. Begitu pun dengan korban kejahatan yang nantinya tidak hanya dipulihkan, tetapi juga direhabilitasi.

“Melalui paradigma modern ini, RUU KUHP tidak hanya fokus mengoreksi perilaku kejahatan, tetapi juga melihat pemenuhan hak-hak korban kejahatan guna mendukung pemulihannya. Jadi, keadilan korektif itu untuk pelaku, keadilan restoratif untuk korban, dan keadilan rehabilitatif untuk pelaku dan korban,” jelas Wamenkumham dihadapan ratusan mahasiswa.

Prof. Eddy juga menjelaskan tiga alasan mengapa Indonesia harus mempunyai KUHP yang baru. Pertama, KUHP sekarang yang digunakan Polisi, Jaksa, dan Hakim di pengadilan adalah KUHP yang dibuat tahun 1800.

“KUHP yang dibuat pada tahun 1800, tidak terlepas dari situasi dan kondisi KUHP itu dibuat, yang orientasi hukum pidananya aliran klasik, yaitu menekankan kepentingan individu, tidak bicara kepentingan masyarakat, apalagi negara,” jelasnya.

Wamenkumham menambahkan, hukum pidana digunakan sebagai sarana balas dendam, sehingga tidak cocok lagi RKUHP yang digunakan dengan paradigma hukum pidana secara universal. Kedua, Wamenkumham mengatakan, saat ini KUHP yang digunakan sudah berumur 220 tahun, sudah out of date. Oleh karena itu, formulasi KUHP saat ini harus diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Dan yang ketiga, ini yang paling serius menurut Wamenkumham, yakni berkaitan persoalan kepastian hukum. “Dari berbagai versi terjemahan KUHP yang beredar di masyarakat, yang ada di toko buku, yang diajarkan oleh dosen di perkuliahan, mana yang sah/legal?” tanya Prof. Eddy.

“Kira-kira yang sah/legal yang mana, apakah KUHP yang diterjemahkan oleh Mulyatno, Andi Hamzah, atau R. Susilo? Antar satu penerjemah dan lainnya berbeda, dan perbedaannya cukup signifikan,” sambungnya.
Wamenkumham mencontohkan Pasal 110 KUHP. Terjemahan KUHP versi Mulyatno dan Susilo menurutnya bagai langit dan bumi.

“Mulyatno mengatakan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 104 – 109 KUHP, dipidana sama dengan perbuatan itu dilakukan. Kalau sama berarti pidana mati,” papar Eddy.

Selain itu, lanjut Wamenkumham, terjemahan RKUHP versi Susilo mengatakan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 104 – 109 KUHP, diancam dengan pidana maksimal enam tahun.

Pada kesempatan itu, Prof. Eddy juga menyebutkan bahwa RUU KUHP dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. “Saat ini beredar lebih dari satu terjemahan KUHP di tengah masyarakat dan penegakan hukum. Namun, tidak bisa dipastikan mana di antara terjemahan-terjemahan tersebut yang benar,” ungkapnya.

Menurut Wamenkumhan, antara satu terjemahan dengan terjemahan lainnya itu berbeda-beda. Perbedaan itu cukup signifikan sehingga sulit mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Namun demikian, menurutnya, RUU KUHP akan memberikan dasar dalam penyelenggaraan hukum pidana yang lebih baik.

Kunjungan Wamenkumham di Kupang merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi RUU KUHP di lima kota. Sebelumnya, Kumham Goes to Campus telah bertandang ke Medan, Makassar, dan Palangkaraya. Selanjutnya sosialisasi RUU KUHP akan diberikan kepada mahasiswa di Pulau Bali.

Civitas Akademika Senang Wamenkumham Hadir

Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Undana, Dr. Siprianus Suban Garak, M.Sc ketika membuka kegiatan tersebut menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Rektor Undana, yang saat itu tengah bertugas ke luar NTT. Meski demikian, kehadiran para Wakil Rektor, para mahasiswa dan dosen sebagai wujud dukungan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Kehadiran wakil rektor dan para mahasiswa, menandakan (civitas akademika) Undana sangat senang dengan kehadiran Wamenkumham, Prof. Eddy beserta seluruh narasumber.” ujar WR III Undana.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan kondisi eksisting Undana, yang dimulai dari pendirian Undana 1 September 1982, dilanjutkan dengan perkembangan Undana, salah satunya ditandai dengan perubahan status dari Pola Pengelolaan Keangan (PPK) Satuan Kerja (Satker) ke Badan Layanan Umum (BLU).

Dr. Sipri mengatakan, kuliah umum seperti ini sangat penting bagi pembelajaran di kampus. Menurutnya, kegiatan tersebut relevan dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Oleh karena itu, pihaknya berharap, agar kerja sama dengan pihak kementerian pun perlu dilakukan, sehingga ke depan bisa hadir praktisi mengajar dari Kemenkumham bagi mahasiswa Fakultas Hukum Undana.

Ia berharap agar para mahasiswa Undana bisa mengikuti secara serius pemaparan yang disampaikan para narasumber, terutama terkait dengan RUU KUHP yang disampaikan Wamenkumham, Prof. Eddy. Selain itu, ia juga meminta mahasiswa melakukan dialog secara langsung agar bisa mendapat pengalaman lebih dari apa yang selama ini dipelajari melalui buku. (rfl)

Foto-foto

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Koleksi
Tags

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.

Translate »