(0380) 881580

info@undana.ac.id

Jl. Adisucipto, Penfui

Kupang, NTT 85001

07:30 - 16:00

Senin s.d Jumat

Undana dan BKKBN NTT Jalin Kerjasama Turunkan Angka Stunting

 

Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menjalin kerjasama pendampingan konvergensi percepatan penurunan stunting di NTT. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor Undana, Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M. Sc., dan Kepala BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru, SE., MPH.

Acara penandatanganan MoU Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pendampingan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan di ruang rapat lantai II Rektorat Undana, Kamis (6//1/2022).

Hadir pada kesempatan tersebut, jajaran pimpinan Undana, yakni Wakil Rektor (WR) II Bidang Umum dan Keuangan, Ir. Jalaludin, M. Si, WR III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Sipri S. Garak, WR IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistim Informasi, Ir. I Wayan Mudita, Ph. D, Kepala LP3M Undana, Dr. Stefanus Manongga, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Dr. Apris Adu dan Plt.  Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas, Imanuel Saduk, M. Hum. Hadir pula jajaran pimpinan BKKBN NTT, yakni Sekretaris Perwakilan BKKBN NTT, Margaretha Rumondor, S. Sos, MPH, Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk, Drs. E.S. I. Malelak, Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, Mikhael Yance Galmin, SS, M. Sc, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dr. Mauliwaty Bulo, dan Koordinator dan Subkoordinator Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Farida Lamaya, SE.

 

Rektor Undana, Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M. Sc dan Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru, SE., MPH melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Lantai II Rektorat Undana, Kamis (6/1/2022).

 

Rektor Undana, Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M. Sc dalam arahannya mengaku senang, karena bisa diajak berkolaborasi oleh BKKBN NTT. Pada prinsipnya, Undana siap menjalin kerjasama dengan BKKBN NTT. Hal tersebut, ujar Rektor, sebagai tanggungjawab moral dan akademik Undana bersama BKKBN NTT untuk menyelesaikan persoalan stunting maupun persoalan lain seperti kematian ibu dan anak di NTT. Menurutnya, persoalan stunting maupun kematian ibu dan anak sebagai sesuatu yang serius dan tidak menyenangkan. Karena itu, Undana akan melakukan beberapa langkah guna menindaklanjuti kerjasama tersebut, yakni melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun magang mahasiswa. Begitu pun dengan pengabdian dosen.

 

Simak juga di YouTube: Universitas Nusa Cendana Official.

 

Rektor Undana katakan bahwa kehadiran para dosen untuk melakukan penelitian maupun pengabdian masyarakat sangat penting guna mengetahui masalah riil terkait stunting dan seperti apa intervensinya. Untuk itu, ungkap Dr. Maxs, perlu gerakan luar biasa dan butuh pendampingan terhadap masyarakat. “Kehadiran dosen dan mahasiswa akan memberi kontribusi penting untuk mencegah dan mengatasi persoalan stunting,” ungkapnya. Ia mendorong dan menyambut baik upaya pendampingan konvergensi antara Undana dan BKKBN Undana guna menurunkan angka stunting di NTT, bahkan Indonesia.

Sementara, Kepala BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru, SE., MPH menjelaskan, penanganan masalah stunting butuh kerja kolaboratif atau konvergensi semua sektor. Sesuai Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI Kabupaten/Kota Tahun 2021 Kemenkes RI, ungkapnya, kasus stunting di NTT tahun 2022 turun menjadi 37,8 persen dari tahun 2019 43,8 persen. Meski demikian, angka stunting di NTT perlu diturunkan. Ia menjelaskan, dalam penerapan Perpres No. 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditugaskan untuk membangun keluarga agar sehat, bergizi, bahagia, cerdas dan sejahtera.

Dalam implementasi Perpres tersebut, ungkap Marianus, BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Sebab, untuk memutus peningkatan angka stunting, maka dunia Perguruan Tinggi (PT) juga harus diajak kerjasama. Dikatakan, meski PT memiliki ipteks memadai yang bisa melakukan kajian terhadap stunting. Namun di sisi lain, PT juga bisa menjadi tempat stunting dimulai, yakni dari para remaja putri yang notabene adalah mahasiswi. Karena itu, mahasiswi atau remaja harus dikawal dari penyakit anemia, pernikahan dini dan lainnya.

“Menurut kami stunting terjadi berasal dari remaja putri. Anemia dan salah jalan (nikah di luar nikah-red), nikah dini, akhirnya melahirkan anak stunting. Mahasiswa atau remaja harus dikawal,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia meminta Undana agar melalui MBKB, KKN atau Magang, para mahasiswa bisa dilibatkan untuk memberi sosialisasi di tengah masyarakat, terkait hidup sehat dan lainnya kepada masyarakat, guna menurunkan angka stunting di NTT.

Untuk diketahui, Perpres No 72 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (rfl).

Comments are closed.
Translate »